Nevi Zuairina Kritik Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang Masih Lemah

Jakarta, PR Politik (18/11) – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mengkritik lambannya penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang masih menjadi tantangan besar bagi sektor pertambangan Indonesia. Menurutnya, aktivitas ilegal ini merugikan negara secara signifikan, terutama dari sisi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat lebih dari 2.700 titik PETI di seluruh Indonesia pada 2022, namun hanya 128 titik yang dilaporkan pada 2023. Nevi Zuairina menilai angka tersebut kemungkinan hanya bagian kecil dari aktivitas ilegal yang tidak terdeteksi.

“PETI telah merugikan negara secara signifikan, terutama dari sisi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kita perlu menghitung potensi kehilangan ini agar penanganannya lebih terarah,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini juga mempertanyakan program 100 hari pertama Kementerian ESDM dalam menangani PETI, serta peran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) yang baru dibentuk. Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memberantas aktivitas tambang ilegal ini.

“Kementerian ESDM tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani PETI. Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi pengawasan dan alokasi anggaran untuk penegakan hukum serta perlindungan lingkungan,” tegasnya.

Nevi juga menyoroti persoalan 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah pada pertengahan 2024, di mana sebagian besar izin tersebut terancam dicabut. Sebanyak 112 IUP bahkan belum memenuhi kewajiban PNBP. Ia mendesak agar permasalahan ini menjadi prioritas di awal masa kerja Menteri ESDM yang baru.

Fraksi PKS, melalui kritik yang disampaikan Nevi, berharap Kementerian ESDM mampu mengambil langkah konkret dalam memberantas PETI dan memperbaiki tata kelola sektor pertambangan.

“Penanganan PETI dan masalah IUP yang belum tuntas harus menjadi langkah awal yang konkret. Kita tidak hanya berbicara tentang penegakan hukum, tetapi juga dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal ini,” tutup Nevi Zuairina.