Jakarta, PR Politik – Pemerintah semakin fokus pada perbaikan layanan publik dan transformasi digital guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Langkah ini diharapkan mampu mendorong birokrasi yang lebih efektif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Transformasi digital masih jadi prioritas, karena Kementerian PANRB tugasnya bukan hanya tentang sumber daya aparatur nasional, tapi salah satunya juga memperbaiki tata kelola pemerintahan berbasis digital,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam audiensi dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GoTo) di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Masyarakat perkotaan membutuhkan layanan digital yang optimal. Namun, di saat yang sama, pemerintah juga harus memastikan layanan tradisional tetap tersedia bagi masyarakat di daerah terpencil dengan proses bisnis yang lebih sederhana. Oleh karena itu, inovasi dan terobosan menjadi kunci dalam pengembangan layanan publik yang lebih inklusif.
CEO GoTo Patrick Walujo menekankan pentingnya pendekatan berbasis produk dalam pengembangan layanan digital, bukan hanya fokus pada teknologi semata.
“Mindsetnya adalah jangan technology-centric tapi service atau product-centric, bagaimana membuat produk yang bisa menyediakan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Patrick.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan riset untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa layanan transportasi dan pembayaran digital menjadi dua kebutuhan utama yang kini dikembangkan oleh GoTo sebagai produk unggulan.
Dalam mendukung transformasi digital pemerintah, GoTo juga menawarkan dukungan terkait Digital Public Infrastructure (DPI) guna meningkatkan efisiensi serta aksesibilitas layanan publik digital yang terpadu sesuai siklus hidup masyarakat.
Menutup pertemuan tersebut, Menteri Rini berharap pemerintah dapat terus belajar dari sektor swasta, termasuk GoTo, dalam merancang layanan publik yang lebih inovatif.
“Khususnya mendesain produk layanan selain dari perspektif birokrat, supaya terbuka jalan kolaborasi,” pungkasnya.
Sumber: menpan.go.id
