Jakarta, PR Politik – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memaparkan berbagai tantangan ketenagakerjaan di Indonesia dalam Forum Executive Breakfast Meeting (EBM) Seri III yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA FIKOM UNPAD) di Jakarta, Kamis (18/7/2025).
Yassierli menyebut bahwa tantangan ini bukanlah hal baru, melainkan masalah yang sudah lama ada. Ia mencontohkan tingkat pengangguran terbuka yang, meskipun secara persentase 4,7%, jika dilihat dari total populasi 280 juta jiwa, berarti jutaan orang masih tanpa pekerjaan.
Ia juga menyoroti fakta bahwa 85% tenaga kerja Indonesia berpendidikan SMA ke bawah. Yassierli mengatakan ketika teknologi dan AI mulai mengancam, ini jadi beban berat. Kualitas SDM juga menjadi perhatian, karena indeks pembangunan manusia dan produktivitas kerja Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN. Rendahnya produktivitas ini berdampak pada lemahnya daya saing industri nasional, yang selama ini lebih dimanjakan insentif finansial daripada membangun ketahanan berkelanjutan.
Secara struktural, Menaker mengakui bahwa Kemnaker berada di posisi hilir dan tidak memiliki instrumen langsung untuk menciptakan lapangan kerja.
“Tapi kami tidak tinggal diam. Sekarang kami sedang membangun kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Sudah ada hampir 20 MoU,” jelasnya.
Salah satu bentuk kolaborasi adalah dengan Kementerian Koperasi. Kemnaker memposisikan diri sebagai divisi HR nasional, bahkan menyiapkan arsitektur kurikulum pelatihan khusus untuk koperasi.
“Banyak koperasi gagal bukan karena legalitasnya, tapi karena kualitas SDM-nya. Kami akan alokasikan effort dan anggaran dari balai-balai latihan kerja untuk memperkuat ini,” ujarnya.
Yassierli juga mengusulkan agar Kemnaker dilibatkan sejak tahap awal proses investasi. Hal ini penting untuk menyiapkan SDM sesuai kebutuhan sektor, mengingat masalah mismatch antara kebutuhan industri dan keahlian tenaga kerja masih serius.
“Kami sadar bahwa lapangan kerja adalah harapan utama masyarakat. Tapi dalam kenyataannya, banyak industri tumbuh tapi kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai. Ini bukan membalikkan fakta, ini realitas.” Tegasnya
Modal utama Kemnaker dalam menghadapi tantangan ini adalah Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Namun, ia mengakui tantangan efektivitas, efisiensi, dan skala masih besar.
“Pertanyaannya, apakah peserta pelatihan benar-benar bekerja sesuai pelatihannya? Apakah informasi pelatihan sampai ke masyarakat luas? Dan skalanya? Saat ini hanya menyentuh sekitar 140 ribu orang, padahal butuh jutaan,” katanya.
Untuk mengatasi ini, Kemnaker sedang melakukan transformasi BLK dengan menambahkan kurikulum baru seperti industri 4.0, creative skills, smart office, hingga smart supply chain dan smart healthcare.
“Saya bayangkan dua sampai tiga tahun ke depan, balai-balai ini menjadi tempat pencetak skill masa depan yang dibutuhkan Gen Z,” ungkapnya.
Selain itu, pengembangan green jobs seperti agroforestry juga tengah dikembangkan. Menaker menekankan pentingnya konektivitas dan kolaborasi sumber daya antar pihak.
Di sisi lain, Menaker juga menyinggung masalah hubungan industrial yang masih sering bersifat transaksional. Ia ingin membangun hubungan industrial Pancasila yang transformatif berdasarkan DNA gotong royong bangsa. Isu inklusivitas juga menjadi perhatian, terutama pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang mampu menjangkau kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Yassierli mengakui bahwa perubahan besar tidak bisa instan. Namun, langkah-langkah telah dimulai melalui optimalisasi program strategis pemerintah seperti koperasi dan hilirisasi, perluasan peluang kerja ke luar negeri (termasuk magang), pertumbuhan industri dalam negeri, dan transformasi pelatihan vokasi.
“Kami melihat program prioritas Pak Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, punya potensi besar. Misalnya, 3.000 dapur SPGN dari BUMN bisa menyerap 30.000 pekerja, sementara 80.000 koperasi berpotensi menyerap 2 juta tenaga kerja jika SDM-nya terlatih. Kami sudah punya 20 MoU dengan kementerian lain, seperti Pertanian, KKP, dan Investasi, untuk pastikan investasi program ini didukung tenaga kerja terampil,” jelasnya.
“Yang kita bangun adalah optimisme. Kita sadar tantangan besar, tapi kita juga tahu arah ke depan. Kami ingin Kemnaker jadi tempat yang baik untuk tumbuh, bagi pegawai dan masyarakat,” pungkasnya.
sumber : Kemnaker RI
