Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kawasan Timur Tengah segera mengambil langkah darurat untuk melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia. Desakan tersebut muncul menyusul eskalasi konflik setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu penutupan sejumlah wilayah udara dan membuat jemaah tertahan di berbagai bandara transit.
Kiai Maman, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian situasi geopolitik saat ini. Ia menyoroti kondisi jemaah umrah yang nasibnya kini menggantung akibat terganggunya jalur penerbangan menuju Arab Saudi maupun rute kepulangan ke Indonesia.
“Kami sangat prihatin dengan dampak langsung yang dirasakan jemaah umrah Indonesia yang tertahan di sejumlah bandara transit. Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ujar Kiai Maman di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Legislator PKB itu juga meminta adanya koordinasi lintas kementerian yang intensif antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan untuk merespons situasi tersebut secara cepat dan terkoordinasi. Menurutnya, pemerintah perlu segera menyusun skema mitigasi konkret, mulai dari pengalihan rute penerbangan hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang terlantar di negara transit.
“Kami meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi cepat, mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi, hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” tegasnya.
Selain aspek teknis, Kiai Maman juga menekankan pentingnya penyediaan pusat informasi resmi satu pintu untuk mencegah kepanikan keluarga jemaah di Indonesia. Ia mengingatkan agar pemerintah secara aktif memberikan pembaruan informasi secara berkala sehingga masyarakat tidak terjebak pada informasi simpang siur atau hoaks yang beredar di media sosial.
“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi dalam situasi krisis ini. Jangan sampai keluarga jemaah mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid. Kami juga mengimbau penyelenggara travel umrah untuk aktif berkoordinasi dengan KBRI guna memastikan pendampingan jemaah di lapangan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Kiai Maman mengimbau para jemaah umrah yang terdampak untuk tetap tenang dan mengikuti arahan otoritas setempat maupun perwakilan pemerintah Indonesia. Ia memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi hingga seluruh WNI dipastikan berada dalam kondisi aman.
“Kami berharap jemaah umrah tetap tenang dan memprioritaskan keselamatan diri,” pungkasnya.
