Jakarta, PR Politik – Di tengah ramainya penolakan terhadap keputusan pemerintah mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi, anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari justru menyambut baik langkah tersebut.
Legislator dari Partai Demokrat ini menilai rencana pemerintah untuk mengirim 600 ribu PMI ke Arab Saudi merupakan pencapaian luar biasa yang dapat membantu menekan angka pengangguran di dalam negeri.
“Pengiriman PMI ke Arab Saudi dinilai tepat mengingat saat ini terjadi banyak PHK di dalam negeri. Kalau pemerintah dapat mengirim 600 ribu PMI ke Arab Saudi, tentu akan sangat membantu mengatasi pengangguran di tanah air,” ujar Lucy kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (16/3/2025).
Lucy menegaskan bahwa pencabutan moratorium tidak semata-mata bertujuan menambah devisa negara, melainkan juga berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah memastikan persiapan yang matang sebelum mengirim tenaga kerja ke Arab Saudi.
“Pemerintah harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pemerintah harus mempersiapkan skill PMI yang akan dikirim ke Arab Saudi,” tegasnya.
Selain pelatihan keterampilan, Lucy juga menekankan pentingnya pembekalan pengetahuan mengenai budaya dan hukum yang berlaku di Arab Saudi agar para PMI dapat bekerja dengan baik dan terhindar dari potensi masalah.
“PMI akan dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat meningkatkan penghasilan keluarganya. Dengan begitu, PMI dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” tandasnya.
Pandangan berbeda disampaikan Koordinator Migrant Care, Muhammad Santosa. Ia menilai pencabutan moratorium ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam membuka lapangan kerja di dalam negeri, sebagaimana yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto saat Pilpres 2024. Menurutnya, pemerintah tergiur dengan iming-iming gaji besar yang ditawarkan Arab Saudi.
“1.500 Riyal Arab Saudi jelas pemerintah tergiur, kenapa? Karena asumsinya itu sekitar Rp6 juta atau Rp6,5 juta. Nah ini kan ketika membuka lapangan pekerjaan (di Indonesia) dengan gaji segini belum ada, UMR Jakarta saja baru menyentuh angka Rp5,5 juta,” kata Santosa kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (15/3/2025) malam.
Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkap hasil pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Karding melaporkan rencana pembukaan kembali kerja sama bilateral terkait penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi setelah moratorium yang berlaku sejak 2015.
“Hari ini saya menghadap kepada Pak Presiden dalam rangka melaporkan rencana kita, Kementerian P2MI, untuk membuka kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi. Kita ketahui bahwa sejak tahun 2015 kesepakatan kerja sama dengan Arab Saudi itu dimoratorium oleh pihak kita di Indonesia,” kata Karding kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3/2025) sore.
Menurutnya, moratorium yang telah berlangsung hampir satu dekade mengakibatkan lebih dari 25 ribu pekerja Indonesia tetap berangkat ke Arab Saudi secara ilegal setiap tahunnya. Oleh karena itu, Kementerian P2MI telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk membahas pembukaan kembali kerja sama tersebut.
“Itu yang kami laporkan kepada Pak Presiden dan dalam waktu dekat ini MOU-nya akan ditandatangani di Jeddah,” ucapnya.
Dalam pembahasan ini, Karding mengungkapkan bahwa Prabowo menyambut baik rencana pembukaan kembali kerja sama ini. Presiden bahkan meminta agar skema pelatihan serta penempatan pekerja segera disiapkan.
“Beliau alhamdulillah sangat setuju dan kita ketahui bahwa pada kesempatan ini memang Arab Saudi menjanjikan sekitar 600 ribu job order, 600 ribu orang untuk dikirim di sana, terdiri dari 400-an ribu domestik pekerja lingkungan rumah tangga yang 200-250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal,” ujarnya.
Sumber: fpd-dpr.com
