Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral, Mukhtarudin, menyatakan komitmennya untuk mengawal penuh pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2029 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini menargetkan elektrifikasi bagi 10.068 desa dan dusun di seluruh Indonesia, termasuk 780.000 rumah tangga, dengan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas total 394 megawatt.
“Ya, tentu kita dorong, guna mewujudkan keadilan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” tutur Mukhtarudin, Senin 2 Juni 2025.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR ini menegaskan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam pelaksanaan program. Mukhtarudin juga memastikan bahwa pengawasan terhadap alokasi anggaran sebesar Rp50 triliun akan dilakukan secara ketat agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
“Kami ingin memastikan setiap desa yang belum teraliri listrik mendapatkan haknya sesuai target 2029,” imbuh Mukhtarudin.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Mukhtarudin turut menyoroti tantangan geografis dalam elektrifikasi desa, terutama di wilayah seperti Maluku Utara yang memiliki target penyambungan listrik bertahap hingga 2029. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara PT PLN (Persero), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta pemerintah daerah.
Mukhtarudin juga meminta PLN mempercepat proses inventarisasi desa yang belum dialiri listrik, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo. Selain itu, ia mendukung pelibatan swasta dalam pembiayaan proyek, dengan catatan prosesnya harus transparan dan manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Keterlibatan swasta harus diawasi ketat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Mukhtarudin.
Ia menyambut positif peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menjadi dasar pelaksanaan Program Lisdes. Menurut Mukhtarudin, RUPTL merupakan tonggak penting dalam memastikan pemerataan akses listrik sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dan target Net Zero Emissions pada 2060.
Fraksi Golkar di Senayan menilai bahwa dukungan terhadap Program Lisdes sangat penting, bukan hanya untuk penerangan, tetapi juga dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
“Kami akan terus memantau agar program ini benar-benar memberikan dampak nyata, sesuai visi ‘Listrik Untuk Semua’,” beber Mukhtarudin.
Komisi XII DPR RI juga mendorong agar Program Lisdes diselaraskan dengan kebijakan energi nasional, termasuk pengembangan energi terbarukan. Mukhtarudin menyampaikan harapannya agar pengawasan yang ketat dapat memastikan keberhasilan program ini dalam menjawab tantangan elektrifikasi, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Harapannya dengan pengawasan ketat, kami optimistis program ini dapat menuntaskan tantangan elektrifikasi di Indonesia, khususnya di daerah terpencil, sesuai amanat Presiden Prabowo,” pungkas Mukhtarudin.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan akses listrik bagi desa-desa yang belum teraliri dalam lima tahun mendatang.
“Tugas kami lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025–2029 sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera menginventarisir dan membuat program invasi dalam rangka memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki,” kata Menteri Bahlil.
Sumber: kabargolkar.com
