Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menyatakan Panitia Kerja (Panja) RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tengah merumuskan ketentuan agar pekerja rumah tangga (PRT) bisa memperoleh perlindungan berupa jaminan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
“Nanti dalam rapat panja kami tahu, sebenarnya opsi apa yang mungkin agar PRT bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan kesehatan,” kata Martin dalam rapat Baleg DPR bersama Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Martin menegaskan bahwa pemberian jaminan sosial ini merupakan langkah afirmasi bagi pekerja informal, khususnya PRT.
“Kita membuat aturan yang memang secara spesifik terhadap PRT. RUU PPRT ini lex specialis. Nah sekarang bagaimana membuat PRT bisa mendapatkan perlindungan, baik itu jaminan sosial dan segala macam,” tandasnya.
Meski begitu, ia menekankan bahwa mekanisme perlindungan tersebut tidak boleh memberatkan pemberi kerja.
“Bagaimana mekanismenya supaya juga tidak memberatkan pemberi kerja, itu penting,” tegas Legislator Partai NasDem itu.
Martin mengakui salah satu alasan lamanya pembahasan RUU PPRT adalah kekhawatiran dari pihak pemberi kerja.
“RUU PPRT sudah belasan tahun tidak kunjung selesai, itu karena masih ada kekhawatiran bahwa RUU ini akan memberatkan juga kepada pemberi kerja. Jadi kita juga di Panja mencoba bagaimana menyeimbangkan itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Martin meminta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan masukan terkait mekanisme pemberian jaminan sosial bagi PRT yang akan diatur dalam RUU PPRT.
“Ketika nanti ada norma yang mengatur bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu wajib, nanti kita lihat apakah itu menjadi tanggung jawab pemberi kerja atau burden sharing, nanti kita lihat,” pungkas Martin.
Sumber: fraksinasdem.org
