Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak boleh hanya difokuskan pada penyelamatan proyek semata.
Menurutnya, langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut harus diarahkan untuk memperkuat sistem perkeretaapian nasional secara menyeluruh.
Rieke menilai, upaya pemerintah mencari solusi atas beban keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, termasuk mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam proyek tersebut.
“Kami setuju kita harus cari solusi setop perdebatan bahwa ini adalah proyek busuk atau bukan. Setop perdebatan apakah ini investasi sosial atau bukan (kalau) KRL itu investasi sosial. Ini saya kira orientasinya karena proyeknya juga lebih nuansanya bisnis ketika direncanakan,” ujar Rieke, Sabtu (8/11).
Rieke menyampaikan dukungan terhadap langkah pemerintah mencari jalan keluar atas persoalan utang proyek Whoosh, namun ia mengingatkan agar perdebatan publik yang bersifat kontraproduktif segera dihentikan.
Lebih lanjut, Rieke menjelaskan bahwa sejak awal proyek kereta cepat dikembangkan melalui skema konsorsium antara China Railway dan empat BUMN besar, yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Keempatnya tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang bertanggung jawab atas pembangunan serta pembiayaan proyek KCJB.
Namun, kata Rieke, sebagian besar BUMN tersebut kini menghadapi tekanan keuangan serius. Oleh karena itu, kemampuan mereka dalam menanggung beban tambahan utang proyek Whoosh perlu dikaji secara mendalam.
“WIKA dan PTPN sedang restrukturisasi, tidak mungkin dibebankan lagi untuk menanggung bunga utangnya Whoosh dan bunga utang Whoosh ini bukan hanya bunga utang tapi di 2028 itu akan masuk dalam beban utang pokok. Lalu, Jasa Marga juga tidak bisa secara clear memutuskan akan berkontribusi dalam menanggung bunga utang setiap tahun dan pokok utangnya karena harus menunggu bagaimana langkah dari pemerintah. Ingat! Jasa Marga itu pegang jalan tol artinya juga tanggung jawabnya besar tidak bisa kemudian ini akhirnya akan berindikasi kolaps,” jelasnya.
Rieke juga menyoroti beban keuangan yang harus ditanggung PT KAI akibat proyek kereta cepat. Menurutnya, KAI kini menanggung bunga utang sekitar Rp2 triliun per tahun.
“KAI juga demikian, akhirnya KAI harus menanggung bunga 2 triliun per tahun sementara jalur kereta api yang lebih dibutuhkan oleh rakyat Indonesia termasuk oleh petani. Itu sedang dirintis oleh KAI untuk mengadakan gerbong pertanian untuk membangun kereta api di Jawa dan juga di luar Jawa itu yang keinginannya Pak Presiden. Saya kira baik sekali begitu dan ini harus ada solusinya diambil oleh negara apakah skemanya melalui APBN atau dengan apa yang dilakukan oleh Danantara,” ujar Rieke.
Lebih lanjut, legislator PDIP itu mendorong pemerintah agar segera menentukan skema penyelamatan yang paling tepat, baik melalui restrukturisasi utang, renegosiasi, maupun dukungan fiskal negara.
“Restrukturisasi utang, renegosiasi itu penting. Tapi tidak dengan orientasi sekadar menyelamatkan kereta api cepat. Yang harus diselamatkan itu adalah perkeretaapian nasional untuk mem-backup ekosistem ekonomi nasional sehingga ketika mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan utang kereta api cepat yang luar biasa kurang lebih total Rp116 atau dengan fluktuatif dolar ini nilai tukar rupiah mencapai 118 triliun,” tegas Rieke.
