Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyoroti besarnya anggaran pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang hingga kini belum mendapat persetujuan dari DPR.
“Kami sangat setuju dengan program Sekolah Rakyat ini, tapi sampai saat ini belum ada persetujuan anggaran dari DPR,” ujar Kariyasa dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Gedung Parlemen, Selasa (20/5/2025).
Kariyasa mempertanyakan status penganggaran program tersebut yang menurutnya belum pernah dibahas secara resmi oleh Komisi VIII DPR. Ia menilai, program ini melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur dan Kementerian Sosial untuk operasional, namun belum ada dasar hukum anggaran yang disepakati bersama.
“Kalau program sudah jalan tanpa persetujuan DPR, tentu ini tidak sesuai dengan tata cara penganggaran,” katanya.
Program Sekolah Rakyat, menurutnya, memerlukan regulasi yang kuat agar bisa dijalankan secara berkelanjutan. Ia mencontohkan program serupa yang pernah dijalankan oleh PT Sampoerna, namun akhirnya diserahkan ke pemerintah daerah karena tidak memiliki sistem pengelolaan yang siap dan konsisten.
“Dengan biaya besar, satu siswa hampir Rp 48 juta per tahun, tanpa regulasi yang mengikat, saya khawatir program ini macet di tengah jalan,” ujarnya.
Kariyasa juga memperingatkan bahwa idealisme Presiden untuk membangun Sekolah Rakyat bisa gagal bila tidak didukung sistem yang siap dan anggaran yang jelas.
“Jangan sampai idealisme Presiden membangun Sekolah Rakyat gagal hanya karena ketidaksiapan sistem,” lanjutnya.
Ia pun mengkritik skala program yang dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 280 juta penduduk Indonesia, sekitar 9 persen atau 28 juta jiwa tergolong miskin. Namun cakupan program ini masih sangat terbatas.
“Kalau hanya 100 sekolah dari pemerintah dan 100 dari swasta, itu kurang dari 1 persen. Kecil sekali,” katanya.
Kariyasa menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan koordinasi lintas sektor agar program tidak hanya menjadi proyek seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat miskin.
“Kita tidak bisa hanya terus menerus mengatasi kemiskinan dengan bansos. Pendidikan kami yakin harus ada koordinasi swasta dan daerah agar program terlaksana dengan baik,” tegasnya.
