Ambon, PR Politik – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Lamhot Sinaga, menyoroti belum maksimalnya pengembangan potensi wisata dan ekonomi di Maluku akibat tingginya biaya akses transportasi. Menurutnya, kendala tersebut menjadi penghambat utama masuknya wisatawan dan investasi ke wilayah yang kaya akan alam, budaya, serta potensi perikanan tersebut.
“Kalau tiket pesawat ke Maluku mahal, bagaimana wisatawan mau datang? Padahal sektor pariwisata bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan. Maka, biaya transportasi menjadi persoalan yang harus segera dicarikan solusinya,” ujar Lamhot usai Kunjungan Kerja Komisi VII di Ambon, Rabu (11/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa persoalan tingginya harga tiket pesawat tak hanya terjadi di Maluku, namun juga di sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Menurutnya, faktor-faktor teknis seperti harga avtur, biaya penggunaan terminal bandara, dan tarif parkir pesawat turut memicu mahalnya ongkos penerbangan.
“Kami sedang mengkoordinasikan dengan berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan, pengelola bandara, hingga Kementerian Perhubungan agar ada formulasi yang dapat menekan ongkos transportasi udara ini,” jelasnya.
Lamhot juga menyebut bahwa isu ini telah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, pemerintah tengah mendorong agar maskapai penerbangan diberikan kemudahan agar harga tiket lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Presiden Prabowo sudah menegaskan agar maskapai diberikan kemudahan sehingga harga tiket pesawat bisa dijangkau masyarakat. Karena kalau tiket tetap mahal, sektor pariwisata kita tidak akan optimal,” ungkapnya.
Selain soal transportasi, Lamhot juga menekankan pentingnya pengembangan sektor ekonomi kreatif dan potensi kuliner lokal Maluku sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis soft power. Ia menilai kekayaan kuliner khas Maluku belum dikelola secara maksimal sebagai daya tarik wisatawan.
“Kalau kita ke Jepang, kita tahu mau cari makanan khas apa. Di Maluku sebenarnya banyak makanan tradisional yang memiliki keunikan, tapi belum dikembangkan secara serius. Ini potensi ekonomi yang juga harus digarap,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Lamhot turut mendorong percepatan hilirisasi industri perikanan di Maluku. Ia menyayangkan hasil laut dari wilayah tersebut masih banyak diekspor dalam bentuk mentah tanpa nilai tambah bagi masyarakat lokal.
“Kami ingin paradigma Jawa-sentris dalam pembangunan harus diubah. Pemerataan pembangunan di 38 provinsi, termasuk Maluku, menjadi prioritas. Pemerintah pusat bersama DPR harus hadir untuk mendorong tumbuhnya investasi, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif di sini,” pungkasnya.
Komisi VII DPR RI, melalui kunjungan kerjanya, berkomitmen memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada percepatan pembangunan daerah di luar Pulau Jawa. Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.
Sumber: kabargolkar.com
