Jakarta, PR Politik (25/11) – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Karmila Sari, menerima 30 aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) terkait transisi energi berkeadilan. Aspirasi tersebut disampaikan dalam acara Energy Aspirations Week yang digelar oleh Indonesian Policy Center (IPC). Acara ini menjadi ruang penting bagi masyarakat sipil untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan energi nasional.
“Hari ini saya sangat senang dapat menerima aspirasi dari 30 organisasi masyarakat sipil. Masukan ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mendatang,” ujar Karmila Sari dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Senin (25/11/2024).
DPR RI sebelumnya telah menetapkan 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas untuk 2025 dan 176 RUU dalam longlist Prolegnas 2024-2029. Aspirasi yang diterima diharapkan mendorong kebijakan energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
Acara ini melibatkan sejumlah organisasi terkemuka, seperti Greenpeace, WALHI, Yayasan Rumah Energi, Perkumpulan Inisiatif, hingga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Mereka menyampaikan berbagai isu strategis, termasuk perlunya percepatan transisi energi bersih, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan energi.
Menurut Arif Adi Putro, Koordinator Divisi Advokasi IPC, Energy Aspirations Week dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan energi nasional.
“Sektor energi nasional menghadapi tantangan besar yang memerlukan pendekatan komprehensif dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Kami berharap kegiatan ini menjadi platform strategis untuk mengumpulkan masukan, mendorong diskusi mendalam, dan menghasilkan rekomendasi solid untuk Prolegnas 2025-2029,” ujar Arif.
Baca Juga: Yoyok Riyo Sudibyo Dorong Sterilisasi Fasilitas PT Lundin untuk Perkuat Industri Pertahanan
Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai target transisi energi bersih, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan kontribusi energi terbarukan. Berdasarkan Laporan Status Energi Terbarukan Indonesia 2023 dari Institute for Essential Services Reform (IESR), energi terbarukan hanya menyumbang 12,3% dari total bauran energi nasional hingga akhir 2023, jauh dari target 23% pada 2025.
Organisasi masyarakat sipil menekankan pentingnya kebijakan yang berkeadilan sosial, termasuk pemberian akses energi bagi masyarakat terpencil dan rentan. Mereka juga mendorong penguatan peran masyarakat adat untuk memastikan pengelolaan sumber daya energi yang berkelanjutan.
Karmila Sari menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi tersebut ke pembahasan Baleg DPR RI dalam Prolegnas mendatang.
“Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun kebijakan energi yang lebih inklusif, efisien, dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan,” pungkas Arif Adi Putro.
Acara ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mewujudkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
Sumber: dpr.go.id
