Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, serta pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif. Hal ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 yang telah disusun bersama pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Gus Jazil—sapaan akrab Jazilul Fawaid—dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (24/7/2025), saat menyampaikan hasil pembahasan pendahuluan RAPBN dan RKP 2026.
“Berdasarkan UU MD3 dan Tata Tertib DPR, Badan Anggaran bertugas melakukan pembahasan pendahuluan RAPBN dan harus sudah selesai paling lambat bulan Juli,” jelas Ketua Fraksi PKB itu.
Ia menuturkan, Banggar telah melaksanakan serangkaian pembahasan intensif bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Gubernur Bank Indonesia pada 1–22 Juli 2025. Hasilnya, terbentuk empat panitia kerja (panja) yang masing-masing menyampaikan laporan pada rapat kerja 22 Juli dan telah disepakati sebagai bahan dasar penyusunan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan oleh pemerintah.
Dalam RKP 2026, pemerintah menetapkan tema besar “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.” Beberapa target makro yang disampaikan antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20–5,80 persen, GNI per kapita sebesar USD 5.520, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 37,14 persen.
Indikator pembangunan lainnya mencakup indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 76,67, tingkat kemiskinan turun ke angka 6,5–7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4,44–4,96 persen, rasio gini 0,377–0,380, kemiskinan ekstrem ditekan ke 0,0–0,5 persen, dan indeks modal manusia di angka 0,57.
Selain itu, indeks kesejahteraan petani ditargetkan berada di angka 0,7731, serta penciptaan lapangan kerja formal mencapai proporsi 37,95 persen.
Gus Jazil menambahkan, pemerintah telah menetapkan delapan prioritas pembangunan nasional. Di antaranya adalah memperkokoh ideologi Pancasila, memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, melanjutkan pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Pemerintah juga akan melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” ungkap Wakil Ketua Umum PKB itu.
Gus Jazil menekankan pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran maupun produksi. Ia menyoroti perlunya alokasi program dan anggaran yang berpihak pada pembangunan ekonomi daerah.
“Pemerintah juga akan menempuh berbagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk dukungan melalui program pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Gus Jazil turut memaparkan pokok-pokok kebijakan umum dalam bidang perpajakan, belanja pemerintah pusat, subsidi energi, arah transfer ke daerah, dan kebijakan pembiayaan anggaran sebagai kerangka fiskal menuju APBN 2026 yang berkelanjutan dan inklusif.
