Jakarta, PR Politik – Republik Estonia telah diakui secara global sebagai pelopor sekaligus pemimpin terdepan dalam arsitektur pemerintahan digital (digital government) dengan sistem pelayanan publik yang terintegrasi penuh. Guna menyerap pengalaman empiris Estonia dalam mengadopsi teknologi mutakhir tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bergerak taktis menjajaki draf peluang kerja sama strategis terkait transformasi tata kelola siber di Indonesia.
Nota penjajakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, saat menggelar pertemuan diplomatik dengan Duta Besar Estonia untuk Indonesia, Singapura, dan ASEAN, YM Veikko Kala. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dilangsungkan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (4/6).
Ia menegaskan bahwa poros Jakarta memandang proyek transformasi digital bukan sebagai agenda pengadaan teknologi kaku yang berdiri sendiri, melainkan bertindak sebagai bagian integral dari akselerasi reformasi birokrasi nasional.
“Dalam hal ini, pengalaman Estonia sangat relevan, karena keberhasilan digitalnya dibangun di atas reformasi kelembagaan, interoperabilitas, dan desain layanan yang berpusat pada masyarakat,” ujarnya membedah draf urgensi kolaborasi tersebut.
Selaras dengan draf cetak biru Estonia, Indonesia menempatkan Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure) sebagai fondasi utama pelayanan yang berpusat pada rakyat. Fokus siber Indonesia saat ini ditumpukan pada tiga pilar krusial: penguatan Identitas Digital (Digital ID), integrasi Platform Pertukaran Data, serta digitalisasi Sistem Pembayaran Elektronik.
Purwadi memaparkan bahwa Indonesia tengah menggeser paradigma lama dari layanan publik yang berpusat pada institusi (institution-centric) menjadi berpusat pada kebutuhan masyarakat (citizen-centric). Targetnya, layanan birokrasi ke depan akan dikelola berdasarkan fase peristiwa penting kehidupan (life events) warga—seperti kelahiran, pendidikan, pernikahan, kewirausahaan, hingga masa pensiun—bukan lagi dikotak-kotakkan berdasarkan instansi pemerintah secara individual.
“Sejalan dengan pengalaman Estonia, kami bertujuan untuk memberikan layanan yang terpadu, terintegrasi, dan terpersonalisasi yang dapat menyederhanakan interaksi warga dengan pemerintah serta meningkatkan pengalaman layanan mereka secara keseluruhan,” jelasnya secara transparan.
Meski demikian, Purwadi tidak menampik adanya tantangan siber dan lapangan yang kompleks dalam menavigasi konteks unik Indonesia, mulai dari faktor luas geografis, jumlah penduduk, ketimpangan literasi digital, hingga ego sektoral. Pemerintah dituntut bekerja keras meruntuhkan sekat-sekat birokrasi (silos) yang telah lama mengakar demi memuluskan interoperabilitas data dan mobilitas talenta berbasis sistem merit.
“Daripada sekadar mereplikasi model Estonia, Indonesia mencari wawasan praktis, pengetahuan kelembagaan, dan dukungan peningkatan kapasitas yang dapat membantu mengakselerasi transformasi digital dan agenda reformasi tata kelola kami sendiri,” ungkapnya menetapkan draf batasan kerja sama.
Secara rinci, Kemenpan-RB memetakan tiga draf area potensial untuk dikerjasamakan dengan otoritas Estonia:
-
Studi Banding (Benchmarking): Pertukaran pengetahuan makro mengenai inovasi sektor publik, tata kelola pemerintahan digital, dan manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN).
-
Peningkatan Kapasitas (Capacity Building): Program pelatihan hibrida untuk mempercepat transformasi digital dan efisiensi reformasi birokrasi.
-
Konsultasi Kebijakan (Policy Consultation): Pembelajaran bersama dalam merumuskan regulasi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.
“Area-area ini menawarkan peluang praktis untuk memperkuat kemitraan kita dan mengakselerasi transformasi sektor publik. Kami sangat menantikan kemitraan yang produktif dan berkesinambungan antara kedua negara kita,” pungkasnya.
Gayung bersambut, Dubes Estonia YM Veikko Kala membongkar draf rahasia sukses negaranya yang telah menjalankan digital governance selama seperempat abad. Saat ini, 100 persen layanan publik di sana telah terdigitalisasi penuh bermodalkan Digital ID dan jaringan internet.
Namun, Veikko melempar catatan bahwa dalam memelihara kepercayaan publik (public trust), sistem pertahanan siber (cyber security) wajib diletakkan sebagai hukum dasar yang tidak boleh jebol. Sistem harus dijamin tetap berfungsi dalam konjungtur krisis apa pun demi menjaga keberlanjutan negara.
“Tentu saja, kami mencatat bahwa Indonesia telah menggunakan sistem interoperabilitas tersendiri. Namun demikian, jika Indonesia menghadapi tantangan apa pun terkait hal tersebut, kami sangat siap untuk mengeksplorasi dan membantu dalam implementasinya,” tutupnya mengunci draf rilis diplomatiknya.
sumber : Kemenpan RI
