Denpasar, PR Politik – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, mendorong kolaborasi aktif dan strategis antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) guna mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata di Bali. Menurutnya, pariwisata Bali memiliki potensi luar biasa sebagai pilar ekonomi nasional yang harus diperkuat melalui sinergi lembaga keuangan dan pemerintah daerah.
Fauzi menekankan pentingnya pembangunan ekosistem keuangan inklusif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, bank-bank Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), hingga lembaga penjamin seperti Jamkrindo dan Jamkrida. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha sektor pendukung pariwisata.
“Kita harapkan nanti OJK dan bank-bank Himbara serta penjamin bisa melakukan pemberian kredit, akselerasi kredit yang mudah, apakah itu KUR atau dana apapun yang memang di-treatment untuk membantu,” ujarnya dalam Kunjungan Reses Komisi XI ke Denpasar, Bali, Rabu (28/5/2025).
Fauzi menambahkan bahwa percepatan akses kredit harus menyasar sektor-sektor pendukung pariwisata seperti perhotelan, penginapan, industri makanan, dan katering. Dukungan pembiayaan dengan bunga terjangkau dinilai penting untuk menggerakkan roda ekonomi daerah dan menjaga keberlanjutan sektor wisata.
Lebih lanjut, Fauzi menyoroti peran BI dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Menurutnya, peran BI tidak hanya sebatas menjaga stabilitas harga komoditas, tetapi juga mencakup penyediaan likuiditas yang cukup bagi perbankan guna mendukung pembiayaan sektor pariwisata.
“Apa yang memengaruhi inflasi? Daging, bawang merah, bawang putih, susu. Itu kan perlu untuk ditopang. Siapa pelakunya? UMKM,” jelasnya.
Fauzi menegaskan bahwa akses modal, pendidikan, dan dukungan lainnya untuk UMKM sangat vital dalam menjaga rantai pasok sektor pariwisata. Ia mengingatkan pentingnya sinergi antara BI, OJK, dan pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dan TPID demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.
“Sayang kalau BI dan OJK tidak membuatkan dan tidak membantu pemerintah daerah dengan TPKAD dan TPID dalam konteks peningkatan taraf hidup, berkontribusi terhadap sektor pembangunan, devisa perekonomian, devisa pariwisata, dan berkontribusi untuk menyejahterakan masyarakat Bali,” pungkasnya.
Pertumbuhan ekonomi Bali sendiri menunjukkan tren positif, ditopang oleh tingkat inflasi yang terkendali di angka 2,30% (yoy). Sektor pariwisata masih menjadi motor utama perekonomian Bali, diikuti sektor keuangan, pertanian, dan industri pengolahan.
Meskipun rata-rata pertumbuhan kredit pada 2025 mencapai 6,71% (yoy), penyaluran kredit di Bali tetap menunjukkan perkembangan positif. Strategi prioritas BI di Bali saat ini meliputi upaya menyeimbangkan pertumbuhan antara wilayah Bali Utara dan Selatan, mempertahankan posisi Bali sebagai destinasi wisata dunia, serta mencari solusi kreatif di tengah realokasi anggaran.
Sumber: fraksinasdem.org
