Surakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan subsidi listrik yang diberikan pemerintah melalui PT PLN (Persero).
Menurutnya, anggaran negara yang dialokasikan untuk subsidi harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, bukan justru dinikmati oleh kelompok mampu.
“Kita membentuk sebuah postur subsidi di dalam APBN, tapi kemudian pelaksanaannya seringkali berbeda. Ini yang sangat mengagetkan. Ke depan harus kita pantau bersama-sama agar subsidi ini tidak salah alamat,” ujar Fathi dalam rapat kerja Komisi XI bersama PLN di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).
Fathi menilai subsidi merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada rakyat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan tersebut justru dapat menimbulkan ketidakadilan sosial.
“Jangan sampai orang yang seharusnya tidak menerima subsidi, itu kemudian menerima. Itu yang harus kita cegah,” tegasnya.
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, Komisi XI DPR RI akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan subsidi karena anggaran tersebut bersumber langsung dari APBN.
“PLN ini masuk kategori Public Service Obligation (PSO). Dalam PSO ada anggaran negara, sehingga tugas kita memastikan penugasan itu berjalan sesuai sasaran, tepat sasaran, dan efektif di masyarakat,” jelasnya.
Fathi juga mengingatkan bahwa subsidi dan kompensasi memiliki mekanisme berbeda. Subsidi merupakan instrumen langsung dari APBN untuk kelompok tidak mampu, sementara kompensasi muncul ketika alokasi subsidi sudah melebihi batas, misalnya akibat kenaikan harga energi.
“Dua hal ini perlu dikelola secara transparan agar APBN tidak terbebani secara berlebihan,” kata Fathi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, subsidi listrik pada 2024 dialokasikan sebesar Rp74,5 triliun, meningkat dari Rp69,8 triliun pada 2023. Anggaran tersebut ditujukan bagi sekitar 40 juta pelanggan rumah tangga miskin dan rentan, terutama dengan daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi.
“Karena jumlahnya besar, kita harus awasi agar uang negara yang dipakai untuk subsidi benar-benar sampai ke rakyat. Jangan sampai bocor,” tutup Fathi.
