Jakarta, PR Politik (2/12) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi atas tindak tegasnya mencopot seorang direktur dan 10 pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) yang terlibat dalam kasus pengadaan pupuk palsu. Dukungan ini disampaikan Rajiv, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
Menurut Rajiv, langkah tersebut adalah tindakan tepat untuk melindungi petani yang dirugikan oleh praktik pengadaan pupuk di bawah standar. “Saya apresiasi komitmen Mentan membersihkan lembaganya dari ASN yang terlibat pengadaan pupuk palsu. Kalau perlu seret mereka ke penegak hukum, karena sudah menipu petani,” ujar Rajiv dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).
Kasus ini mencuat setelah ditemukan bahwa pupuk yang diproduksi oleh empat perusahaan swasta pemenang tender memiliki kandungan NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) jauh di bawah standar minimum 15%. Bahkan, beberapa produk diketahui mengandung 0% NPK.
Rajiv mempertanyakan mekanisme Kementan yang meloloskan perusahaan-perusahaan tersebut dalam tender pengadaan pupuk. Ia menilai, proses seleksi yang seharusnya melibatkan pemeriksaan ketat terhadap kualitas produk, terabaikan. “Bagaimana bisa perusahaan pupuk ini menang tender dengan nilai besar, apakah Kementan tidak melakukan kunjungan ke pabrik terkait dan memeriksa uji mutu produk-produk tersebut secara random?” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat), Rajiv meminta Kementan menindak tegas mafia pupuk. Ia menilai langkah mem-blacklist empat perusahaan nakal dan memroses 23 perusahaan lain yang memproduksi pupuk tidak sesuai spesifikasi, belum cukup.
Baca Juga: Danang Wicaksana Apresiasi Kebijakan Kenaikan Upah Minimum Nasional
Rajiv juga mengingatkan bahwa potensi kerugian akibat pupuk palsu mencapai Rp600 miliar, sementara kerugian akibat pupuk berkualitas rendah diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun. “Artinya, Kementan harus audit lagi pengadaan pupuk secara e-katalog atau PL,” tambahnya.
Rajiv berharap Kementan dan penegak hukum segera menangkap mafia pupuk untuk melindungi petani dari dampak buruk ulah produsen nakal. Menurutnya, tindakan tegas ini sangat penting untuk menjaga keberhasilan program swasembada pangan yang menjadi target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sumber: fraksinasdem.org
