Jakarta, PR Politik (18/12) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan emak-emak dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam masa reses pertama tahun 2024, Dini, yang akrab disapa Ning Dini, turun langsung ke lapangan untuk menyapa dan menyerap aspirasi dari emak-emak dan pelaku UMKM di Desa Watupanjang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
“Keberadaan emak-emak dan pelaku UMKM ini sangat vital, dan kesejahteraan mereka harus diperjuangkan. Kami di Komisi VIII akan berupaya maksimal untuk mendukung mereka, tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi kami di komisi ini,” ujar Dini di Probolinggo, pada Senin (16/12/2024).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II (Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan) ini menekankan pentingnya memperjuangkan nasib emak-emak dan pelaku UMKM, yang memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian keluarga dan masyarakat.
Ning Dini menjelaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan tugas Komisi VIII, yang memiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai salah satu mitra kerjanya. Kolaborasi dengan kementerian tersebut dianggap penting untuk memperkuat upaya pemberdayaan perempuan, terutama emak-emak yang aktif di sektor UMKM.
Baca Juga: Slamet PKS Apresiasi Langkah Berani Kementan Soal Pemberhentian Sementara Impor Kambing dan Domba
Kegiatan reses ini disambut antusias oleh emak-emak dan pelaku UMKM setempat. Mereka tampak semangat mengikuti kegiatan yang juga dihadiri oleh Hj. Nurhasanah, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi Partai NasDem.
Kegiatan reses menjadi momentum bagi Ning Dini untuk mendengar langsung permasalahan yang dihadapi emak-emak dan pelaku UMKM di Probolinggo. Aspirasi yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok tersebut.
Melalui upaya ini, diharapkan program-program pemberdayaan yang lebih konkret dapat direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan emak-emak dan pelaku UMKM. Peran Komisi VIII DPR dalam pengawalan kebijakan diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan kementerian terkait, sehingga program-program pemerintah dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Sumber: fraksinasdem.org
