PR Politik (2/12) — Parlemen Australia mengesahkan undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial pada Jumat (29/11). Majelis tinggi parlemen meloloskan Online Safety Amendment Social Media Minimum Age Bill 2024 dengan perbandingan suara 34 mendukung dan 19 menolak, menjadikan regulasi ini salah satu yang paling ketat di dunia terkait penggunaan media sosial.
Undang-undang ini melarang akses platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X bagi anak di bawah 16 tahun. Perusahaan teknologi yang melanggar aturan ini dapat dikenai denda hingga AU$50 juta (sekitar Rp516 miliar). Meski begitu, undang-undang tersebut tidak menjelaskan mekanisme spesifik yang harus diambil perusahaan untuk mematuhi aturan, hanya meminta mereka memastikan pengguna di Australia berusia 16 tahun atau lebih.
Aturan ini baru akan berlaku efektif dalam 12 bulan mendatang. Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan undang-undang ini bertujuan mengurangi risiko bahaya yang mengancam anak akibat penggunaan media sosial. Ia juga mendorong anak-anak kembali terlibat dalam aktivitas fisik seperti bermain olahraga atau berenang.
“Media sosial sering kali menjadi pemicu kecemasan, penipuan, dan pengaruh buruk lainnya,” ujar Albanese menjelang pemungutan suara.
Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak, akademisi, politisi, dan aktivis. Sejumlah anak menilai media sosial juga memiliki dampak positif, seperti memberikan akses ke pembelajaran kreatif yang sulit ditemukan di buku.
“Anak-anak harus bisa mempelajari hal-hal baru, seperti teknik memasak atau membuat seni, yang tidak selalu ada di buku,” ujar Elsie Arkinstall (11) kepada AFP.
Kekhawatiran juga muncul dari anak-anak berkepribadian tertutup, yang merasa media sosial adalah satu-satunya medium mereka untuk bersosialisasi tanpa harus bertemu langsung.
Meskipun demikian, pemerintah tetap optimistis kebijakan ini dapat membawa manfaat jangka panjang bagi generasi muda di Australia.
