Tarakan, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan kesiapan Komisi V DPR untuk menjadi rekomender atau pemberi rekomendasi dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Hal itu disampaikan Danang saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (27/10/2025).
Dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Kaltara, perwakilan Wali Kota Tarakan, serta mitra kerja Komisi V dari berbagai kementerian dan lembaga, Danang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar arah pembangunan di Kaltara benar-benar terintegrasi dan berpihak pada masyarakat perbatasan.
“Kalau proses kolaborasi dan sinergi antara rekan-rekan kementerian dengan pemerintah daerah bisa berjalan baik, maka apa yang diinginkan Kaltara bisa tersambung. Kami di Komisi V siap menjadi rekomender untuk program-program pembangunan di Kaltara,” tegas Danang dalam pertemuan tersebut.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga mengapresiasi langkah cepat pimpinan Komisi V yang langsung berkoordinasi dengan pejabat kementerian terkait saat menerima usulan dari lapangan.
“Tadi Pimpinan Komisi V langsung menghubungi Ibu Dirjen ketika ada kebutuhan dari Kementerian PU. Ini bukti nyata sinergi antara DPR dan mitra kerja. Kami di Komisi V akan menjadikan hasil kunjungan ini sebagai dasar rekomendasi untuk seluruh program yang ada di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Danang menilai posisi strategis Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan provinsi ini penting sebagai ‘Serambi Indonesia’ di bagian utara. Karena itu, pembangunan di wilayah ini harus diarahkan agar mampu merepresentasikan wajah Indonesia yang maju dan berdaya saing.
“Kaltara adalah wajah Indonesia di bagian utara. Kita harus sepakat menjadikannya bukan sekadar daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), tapi juga daerah yang terindah, tercantik, dan termanis. Kaltara harus menjadi Serambi Indonesia yang tidak kalah dengan negara tetangga,” tutur Danang.
Ia juga mengajak seluruh mitra kerja, mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, hingga lembaga seperti BMKG, Basarnas, dan PT Pelindo, untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Silakan berkoordinasi dan bersinergi di level ini agar usulan yang muncul benar-benar menjadi prioritas pembangunan Kaltara. Hasil sinergi ini akan memberi manfaat besar bagi kemaslahatan masyarakat Kalimantan Utara,” tutup Danang.
