Jakarta, PR Politik – Anggota DPR RI Dapil Jabar IX dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengusulkan penerapan model silvofishery sebagai pendekatan strategis dalam revitalisasi tambak rakyat, khususnya di wilayah pantai utara (pantura) Jawa seperti Subang, Karawang, Indramayu, dan Bekasi. Usulan ini ia sampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap program Revitalisasi Tambak Pantura yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada awal tahun 2025.
“Wilayah pantura, termasuk Subang, memiliki potensi besar dalam budidaya perikanan air payau seperti udang windu dan ikan nila. Tapi kenyataannya, banyak tambak rakyat di Blanakan, Rawameneng, dan sekitarnya tidak lagi produktif. Kita tidak bisa hanya bicara produktivitas, tapi juga soal keberlanjutan ekosistem,” ujar Ateng Sutisna.
Menurutnya, model silvofishery—yakni sistem budidaya terpadu antara tanaman mangrove dan kolam tambak—merupakan solusi ekologis sekaligus ekonomis. Sistem ini telah terbukti dapat meningkatkan hasil panen sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan pesisir.
“Silvofishery bukan sekadar pola tanam, ini pendekatan ruang dan ekosistem. Mangrove bukan hanya pelindung pantai, tapi juga pabrik pakan alami, filter air biologis, dan penjaga keseimbangan hidup tambak,” jelasnya.
Dalam skema ini, sekitar 20–50% area tambak ditanami mangrove, sementara sisanya digunakan untuk kolam budidaya. Model ini memanfaatkan daun dan akar mangrove sebagai sumber nutrien dan habitat alami benih ikan maupun udang. Air tambak dialirkan melewati zona mangrove untuk disaring secara alami, sebelum kembali ke laut atau sungai.
Lebih lanjut, Ateng menyoroti sejumlah manfaat nyata dari konsep silvofishery, antara lain:
1) Peningkatan produktivitas tambak hingga lebih dari dua kali lipat.
2) Survival rate benih meningkat 20–30% karena kualitas air dan pakan alami.
3) Biomassa hasil panen udang atau ikan meningkat 10–25%.
4) Penurunan beban pencemar (BOD/COD) hingga 50% di zona mangrove.
5) Mitigasi rob dan erosi, serta kemampuan mangrove dalam menyerap karbon sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim.
Selain manfaat ekologis, Ateng juga menekankan potensi nilai ekonomi jangka panjang yang dapat diraih oleh petani tambak. Hasil hutan bukan kayu seperti madu mangrove, kepiting bakau, dan olahan buah mangrove dapat menjadi sumber penghasilan tambahan masyarakat.
“Revitalisasi tambak harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar memperbaiki infrastruktur, tapi juga memperbaiki cara pandang kita terhadap alam. Silvofishery adalah jalan tengah yang adil bagi ekologi dan ekonomi,” tegasnya.
Sebagai legislator dari daerah pesisir Subang, Ateng juga mendorong agar program ini tidak berhenti di proyek pilot, tetapi menjadi model nasional yang konsisten diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
