Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat, Anita Jacoba, mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak boleh mengganggu kinerja lembaga tersebut. Ia khawatir pemotongan anggaran akan berdampak pada keberlangsungan program riset dan inovasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Anita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama BRIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
BRIN sebelumnya mengalami pemangkasan anggaran 2025 sebesar Rp 2,074 triliun dari pagu anggaran yang sempat diajukan sebesar Rp 5,84 triliun. Pemangkasan ini merupakan dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.
“Kalau kita berbicara mengenai dampak pemangkasan anggaran BRIN, masalahnya adalah inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja berdampak besar terhadap BRIN yang mengalami pemangkasan anggaran hampir 40 persen,” kata Anita.
“Dengan anggaran awal yang hanya Rp 5,84 triliun, ada kekhawatiran bahwa beberapa program riset akan terganggu bahkan mungkin akan terhenti,” lanjutnya.
Anita juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran BRIN sebelum pemangkasan, di mana 65 persen anggaran dialokasikan untuk gaji dan operasional, sementara hanya 34 persen atau Rp 2,01 triliun yang benar-benar digunakan untuk program riset dan inovasi.
“Proporsi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup serius,” tegasnya.
Legislator Demokrat itu berharap BRIN dapat lebih transparan dalam menentukan program yang tetap berjalan, dikurangi, atau ditunda akibat efisiensi anggaran. Ia juga menekankan agar BRIN lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran yang tersisa dan tetap memprioritaskan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Jadi BRIN harus jujur dan transparan dalam mengidentifikasi program mana yang akan dipertahankan, dikurangi skala pelaksanaannya, atau ditunda. Atau apa saja program riset yang akan terdampak signifikan akibat pemotongan anggaran ini,” ujar Anita.
“Kami mohon dengan anggaran yang dipotong, BRIN lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara. Betul-betul memprioritaskan yang penting untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Baca Juga: Fraksi Demokrat Dorong Insentif bagi Industri dan UMKM Hadapi Ancaman Tarif AS
Sebelumnya, Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa BRIN akan memangkas anggarannya untuk 2025 sebesar Rp 2,074 triliun atau sekitar 35,50 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Pemangkasan ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Hal itu juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, dalam RDP Komisi X DPR bersama BRIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Dalam RDP sebelumnya pada 12 November 2024, BRIN mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 5,842 triliun. Namun, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, pagu anggaran BRIN mengalami efisiensi sebesar Rp 2,074 triliun.
Esti menilai bahwa pemangkasan anggaran tersebut berpotensi mempengaruhi kinerja BRIN pada 2025. Ia berharap BRIN dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai program kerja dan agenda yang terdampak oleh efisiensi anggaran dalam rapat selanjutnya.
Sumber: fraksidemokrat.org
