Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hingga akhir Februari 2025 masih mengalami tekanan kuat.
“Hal ini tidak bisa dilepaskan dari imbas kondisi ekonomi yang terjadi pada bulan Januari. Beberapa terkena imbas terutama terkait Coretax, efisiensi juga memberikan dampak terhadap kelanjutan penurunan penerimaan negara pada bulan Februari 2025,” katanya di Jakarta (18/03).
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara hingga Februari 2025 masih menunjukkan tren penurunan. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target, turun sebesar 24,99% (yoy). Penerimaan pajak mencapai Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target, mengalami penurunan 30,19% (yoy). Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp52,6 triliun atau 17,5% dari target, mengalami peningkatan 2,13% (yoy).
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp76,4 triliun atau 14,9% dari target, mengalami penurunan 4,15% (yoy).
Adapun realisasi belanja APBN hingga Februari 2025 tercatat sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6% dari total pagu anggaran belanja tahun ini, turun sebesar 7,0% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8% dari target, mengalami penurunan 11,74%. Belanja ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp83,6 triliun (7,2% dari target) dan Belanja Non-K/L mencapai Rp127,9 triliun (8,3% dari target). Sementara itu, Transfer ke Daerah mencatatkan realisasi cukup tinggi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9% dari target.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyebut kondisi tersebut menyebabkan defisit APBN hingga Februari 2025 mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13% dari PDB.
“Posisinya berbalik jika dibandingkan dengan Februari 2024 ketika APBN mengalami surplus Rp26,04 triliun atau 0,11% terhadap PDB. Kondisi ini merupakan kelanjutan dari defisit pada bulan Januari 2025. Jadi sudah dua bulan berturut-turut APBN 2025 mengalami defisit,” katanya.
Anis Byarwati juga mengungkapkan bahwa defisit ini menyebabkan pembiayaan anggaran pada Februari 2025 tercatat senilai Rp220,1 triliun, meningkat sebesar 19,4% dibandingkan dengan realisasi pembiayaan anggaran Februari 2024 yang senilai Rp184,30 triliun. Sementara itu, keseimbangan primer APBN Januari 2025 tercatat sebesar Rp10,61 triliun, turun 83,7% (yoy) dari posisi keseimbangan primer Januari 2024 yang mencapai Rp65,25 triliun.
“Sedangkan keseimbangan primer pada Februari 2025 dalam posisi surplus Rp48,1 triliun, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan posisi Februari 2024 sebesar 49,37% atau sebesar Rp95,02 triliun,” ujarnya.
Menurutnya, tekanan terhadap APBN di awal tahun harus tetap diwaspadai.
“Oleh sebab itu, Eksekutif perlu lebih waspada dan hati-hati dalam merumuskan kebijakan yang memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian,” ungkapnya.
Sumber: fraksi.pks.id
