Jakarta, PR Politik (21/12) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, mengingatkan pemerintahan baru mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang akan dimulai pada bulan Januari. Dalam pernyataannya di Kantor DPP PKS, Anis menekankan bahwa anggaran APBN 2025 akan membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang besar, di mana Pemerintahan Prabowo telah menetapkan 48 Kementerian, 7 Pejabat setingkat Kementerian, dan 56 Wakil Menteri.
“Dengan jumlah kabinet sebesar itu, tentu memerlukan anggaran dan dukungan manajemen sumber daya yang juga semakin besar. Tentunya akan berdampak terhadap alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga,” ujarnya.
Anis juga mengingatkan bahwa belum ada yang istimewa dalam APBN 2025, yang disusun oleh pemerintahan dan DPR periode sebelumnya. “Semuanya masih berjalan seperti biasanya (business as usual). Artinya, alokasi anggaran APBN 2025 masih bersifat transisi dari pemerintahan lama menuju pemerintahan baru,” tambahnya.
Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta I ini menyebutkan bahwa anggaran-anggaran rutin dan wajib masih akan mendominasi alokasi anggaran 2025, sehingga menyebabkan ruang fiskal semakin mengecil. “Oleh sebab itu, pemerintah harus bisa mengoptimalkan kerja-kerja K/L untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang bisa menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Anis juga menyoroti perlunya perhatian serius terhadap alokasi anggaran APBN 2025, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu dan stagnasi pertumbuhan perekonomian nasional. Ia menjelaskan bahwa rincian alokasi APBN yang tergambar dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara mengalami fluktuasi.
“Pendapatan negara, walaupun secara nominal meningkat, tetapi secara pertumbuhan terus mengalami fluktuasi. Kinerja pendapatan negara pada tahun 2022 mampu tumbuh 31,0 persen seiring dengan pulihnya perekonomian pasca pandemi dan kenaikan harga komoditas unggulan nasional. Namun, pada tahun 2023 hanya mampu tumbuh sebesar 5,6 persen, dan tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,3 persen. Sedangkan pendapatan negara pada APBN 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 6,9 persen dari outlook 2024,” katanya.
Baca Juga: Surahman Hidayat: Kejahatan Penyiraman Air Keras Perlu Perhatian Khusus
Legislator perempuan ini juga mencatat bahwa alokasi belanja negara, di tengah kinerja perekonomian nasional yang naik turun, mengalami fluktuasi. “Belanja negara meningkat dari Rp3.096,3 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp3.621,3 triliun pada tahun 2025, atau tumbuh rata-rata sebesar 6,6 persen setiap tahunnya. Namun, peningkatan alokasi belanja tersebut belum bisa memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Anis juga mengungkapkan bahwa pembiayaan negara mengalami fluktuasi. “Pada tahun 2021, pembiayaan anggaran senilai Rp871,7 triliun. Pada tahun anggaran 2023, diperkirakan kembali ke defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB, dengan outlook pembiayaan anggaran sebesar Rp486,4 triliun. Pada tahun 2024, diperkirakan pembiayaan negara mencapai Rp522,8 triliun, dan pada tahun 2025 diperkirakan meningkat menjadi Rp616,6 triliun. Konsekuensinya, beban utang dan bunga utang selalu meningkat setiap tahunnya,” katanya.
Sumber: fraksi.pks.id
