Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh mengkritisi pemaparan Kementerian Kehutanan yang dinilainya tidak menempatkan deforestasi sebagai faktor utama dalam memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.
Kritik tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Menurut Rahmat, pemaparan Kemenhut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Ia menilai narasi yang disampaikan seolah menggambarkan bahwa deforestasi telah menurun signifikan dan tidak menjadi penyebab utama kerusakan ekologis.
“Tadi di awal Pak Menteri mengutarakan data yang menampilkan bahwa sudah terjadi penurunan deforestasi dari tahun ke tahun. Pesan yang kami tangkap adalah bahwa Kementerian Kehutanan menganggap penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau pembalakan hutan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar kementerian tidak memberikan informasi yang berpotensi menyesatkan publik, terlebih ketika masyarakat Sumatera masih berada dalam situasi duka.
“Kalau kemudian menganggap deforestasi bukanlah penyebab, itu menurut kami sesuatu yang keliru untuk disampaikan kepada masyarakat,” kata Rahmat.
Rahmat juga menekankan pentingnya kehati-hatian pejabat dalam mengeluarkan pernyataan, terutama ketika ratusan nyawa telah menjadi korban.
Ia merujuk pada data periode 2016–2025, yang menunjukkan hampir 14 juta hektar lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dimanfaatkan oleh 631 perusahaan pemegang izin, termasuk HGU perkebunan sawit, BPPH, dan proyek energi.
Menurutnya, data tersebut mencerminkan masifnya pemanfaatan kawasan hutan yang tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya risiko bencana. “Ini angka yang besar,” tegasnya.
Rahmat juga menyoroti luas lahan kritis yang mencapai sekitar 127 juta hektar pada 2024. Ia mempertanyakan arah kebijakan kementerian dalam menangani kondisi tersebut, mengingat banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatera terjadi hampir setiap tahun dengan intensitas yang makin besar.
Dalam rapat itu, Rahmat turut menyampaikan bahwa ekspor industri kehutanan yang terus meningkat, termasuk dari Sumatera Barat, menjadi indikator bahwa aktivitas pemanfaatan hasil hutan masih berlangsung intensif. Ia mengingatkan bahwa laju produksi lima perusahaan besar di Sumatera Barat meningkat dari bulan ke bulan.
“Data nanti akan kami berikan. Tidak perlu disebutkan nama PT-nya, tetapi menurut kami ini juga menyumbang besar terhadap bencana banjir,” ucapnya.
Rahmat meminta Kementerian Kehutanan untuk lebih jujur membaca kondisi ekologis Sumatera dan tidak sekadar menonjolkan indikator administratif. Ia menegaskan bahwa penurunan angka deforestasi tidak bisa dijadikan alasan untuk menafikan hubungan antara pembalakan hutan dan meningkatnya frekuensi bencana.
“Kami berharap jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” katanya.
Ia menekankan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat terdampak harus menjadi prioritas di atas retorika pencapaian. Dengan ratusan korban meninggal dan ratusan lainnya hilang, masyarakat membutuhkan penjelasan faktual serta langkah penanganan yang tegas.
Rahmat menilai narasi pemerintah tidak boleh memutus keterkaitan langsung antara kerusakan hutan dan bencana yang saat ini dirasakan masyarakat Sumatera.
