Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, meminta pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menyajikan rincian anggaran secara lebih detail serta menyiapkan langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Anggaran yang naik dua kali lipat Pak ya, kurang lebih tahun 2026 dibanding tahun 2025. Prinsipnya kami mendukung, cuma di sini saya melihat masih terlalu global, gelondongan saja, belum dirinci anggaran itu misalnya kluster kegiatannya. Misalnya untuk penurunan kemiskinan, SDM berkualitas, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Kalau bisa lebih di-breakdown lagi, lebih detail lagi, itu lebih baik tentu saja,” ujar Amin Ak dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Selasa (03/09).
Legislator asal Jawa Timur IV itu menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam perencanaan anggaran, khususnya untuk program strategis yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.
Selain anggaran, Amin Ak juga menyoroti kondisi sosial dalam negeri yang belakangan dinilai kurang kondusif. Ia menegaskan, kerusakan infrastruktur akibat gejolak sosial bisa dihitung, tetapi biaya pemulihan yang berkaitan dengan reputasi Indonesia di mata dunia dan iklim investasi jauh lebih besar.
“Saya punya data sebagai ilustrasi. Di akhir tahun 2023 yield surat utang negara kita yang 10 tahun itu berada di sekitar 6,4%. Namun ketika terjadi dinamika sosial politik pada tahun 2022, itu yieldnya 7,8%. Jadi ketika kondisi tidak stabil, otomatis cost yang harus kita tanggung itu sangat besar,” jelasnya.
Amin Ak menegaskan, stabilitas politik adalah faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, ia mendorong pemerintah melalui Bappenas menyiapkan solusi konkret pasca demonstrasi atau gejolak sosial, agar arah pembangunan nasional tidak terganggu.
Sumber: fraksi.pks.id
