Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, angkat bicara terkait dugaan serangan terstruktur terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mencuat usai pengungkapan berbagai kasus besar oleh Korps Adhyaksa. Ia menilai serangan-serangan ini sebagai bentuk perlawanan balik dari pihak-pihak yang merasa terusik oleh penegakan hukum.
“Ini sudah kelihatan sejak Kejagung buka kasus-kasus besar, mulai muncul serangan yang mengarah ke Kejagung, mulai dari lembaga hingga perseorangan. Secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana upaya perlawanan balik ini muncul dari mereka yang berperkara,” ungkap Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Pernyataan ini disampaikan menyusul penetapan tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, yang diketahui menerima dana Rp487 juta untuk menyebarkan narasi negatif terhadap Kejagung. Dana tersebut diterima Tian secara pribadi tanpa melibatkan institusi media tempatnya bekerja.
Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Kejagung, Abdul Qohar, menyatakan bahwa serangan dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pemberitaan dan penyelenggaraan seminar, yang semuanya bermuatan fitnah dan upaya mendiskreditkan institusi penegak hukum.
Menanggapi hal itu, Sahroni menyatakan keprihatinannya dan menegaskan bahwa kasus ini bukan lagi soal kebebasan pers, melainkan murni tindak pidana.
“Nah, apalagi setelah terungkapnya kasus JAK TV ini, jelas ada penyerangan secara terstruktur terhadap institusi Kejagung. Ini tidak pernah kita bisa bayangkan sebelumnya, penyerangan lewat media, dan bukan media sembarangan,” ucap politisi NasDem itu.
Lebih lanjut, ia menegaskan agar tidak ada pihak atau lembaga yang mencoba melindungi pelaku dengan dalih kebebasan pers.
“Saya harap tidak ada lembaga keprofesian yang berusaha melindungi pelaku, karena ini bukan ranah pers lagi. Tidak bisa berlindung di balik UU Pers. Jadi saya minta tangkap saja semua yang terlibat. Ini jelas tindakan kriminal yang justru merusak marwah pers,” tegasnya.
Sahroni juga mendorong Polri untuk bertindak tegas dan memastikan seluruh pihak yang terlibat mendapat hukuman setimpal. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga penegak hukum dari serangan pihak-pihak yang berupaya melemahkan pemberantasan korupsi.
Komisi III DPR RI disebut akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendukung langkah-langkah hukum yang diambil untuk membela marwah Kejagung dan institusi penegakan hukum lainnya.
Sumber: fraksinasdem.org
