Jakarta, PR Politik (20/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Fikri Faqih, menyampaikan keprihatinannya atas masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Brebes.
“Saya masih sedih dan prihatin karena Brebes hampir tiga periode masuk kategori daerah dengan kemiskinan ekstrem. Di Jawa Tengah, ada Kebumen, Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, dan Brebes. Brebes menjadi yang tertinggi,” ungkap Fikri di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Menurutnya, penanganan kemiskinan ekstrem memerlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Fikri meminta pemerintah untuk mengutamakan program pemberdayaan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Bantuan sosial saja belum mampu membawa banyak daerah keluar dari kemiskinan ekstrem, seperti yang terjadi di Brebes. Hal ini kami sampaikan saat rapat Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial pekan lalu,” tegasnya.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem secara nasional telah turun menjadi 0,83% atau setara 2,3 juta orang pada Maret 2024. Namun, khusus di Brebes, tingkat kemiskinan masih berada di angka 15,78% berdasarkan data BPS tahun 2023, menjadikannya salah satu pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Baca Juga: Cucun Ahmad Syamsurijal Kritisi Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen pada 2025
Abdul Fikri juga menyoroti rencana pemerintah untuk menyesuaikan Garis Kemiskinan Ekstrem dari 1,9 USD Purchasing Power Parity (PPP) menjadi 2,15 USD PPP. Penyesuaian ini, menurutnya, akan berdampak pada perhitungan ulang angka kemiskinan ekstrem.
“Secara nasional, angka kemiskinan ekstrem memang turun, tetapi fakta bahwa 2,3 juta rakyat kita masih hidup dalam kondisi miskin ekstrem per Maret 2024 menunjukkan perlunya upaya lebih serius,” ujar legislator dari daerah pemilihan (dapil) IX Jawa Tengah ini.
Untuk mencapai target pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0%, Fikri menilai program pemberdayaan masyarakat lebih efektif dibandingkan bansos. Program tersebut mampu mendorong masyarakat untuk mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Kami minta pemerintah memperkuat program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Mereka perlu diberdayakan untuk keluar dari garis kemiskinan, bukan hanya sekadar menerima bantuan yang belum tentu dapat mengubah kondisi ekonominya,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
