Jakarta, PR Politik – Proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tidak semata menjadi ranah diplomasi antar pemerintah. Parlemen Indonesia melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI turut ambil bagian aktif dalam mendorong percepatan keanggotaan Indonesia di organisasi negara-negara maju tersebut.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menyampaikan keterlibatan tersebut dalam pertemuan lanjutan dengan perwakilan OECD di Jakarta, sebagai kelanjutan dari rangkaian diskusi awal yang sebelumnya berlangsung di Paris.
“Diskusi yang telah dimulai di Paris kini kami lanjutkan di Jakarta dalam suasana yang konstruktif dan terbuka,” ujar Bramantyo dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).
Bramantyo mengungkapkan bahwa meski suasana di parlemen terhadap OECD cukup positif, masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan anggota DPR mengenai mekanisme kerja maupun manfaat konkret dari keanggotaan OECD bagi Indonesia.
Untuk menjembatani hal tersebut, BKSAP membentuk Panitia Kerja (Panja) Ekonomi Internasional sebagai forum lintas komisi dan fraksi. Forum ini dirancang guna mendalami isu-isu OECD serta menyosialisasikannya secara lebih luas di lingkungan parlemen.
“Panja ini kami inisiasi untuk mempermudah koordinasi dan memperluas pemahaman lintas sektor di DPR. Kami juga berencana mengundang langsung OECD agar bisa berdialog teknis dan menyampaikan langsung berbagai tantangan dan peluang yang ada,” jelas politikus Partai Demokrat tersebut.
Ia menekankan pentingnya membangun pemahaman kolektif di lingkungan parlemen sebagai prasyarat utama kelancaran proses aksesi. Menurutnya, konsensus internal dan keterbukaan informasi menjadi faktor penentu yang tak bisa diabaikan.
“Kecepatan proses ini sangat bergantung pada kesiapan kita sendiri. Namun konsensus politik tetap menjadi kunci. Untuk itu, literasi parlemen tentang OECD harus ditingkatkan,” tegas Bramantyo.
Lebih jauh, Panja Ekonomi Internasional dibentuk bukan hanya sebagai wadah diskusi, tetapi juga sebagai motor penghasil rekomendasi strategis. Hasil kerjanya akan dirangkum dalam laporan resmi dan disampaikan kepada Pimpinan DPR serta disebarluaskan ke komisi-komisi terkait, termasuk Komisi X yang membidangi pendidikan dan Komisi IX yang membidangi kesehatan serta ketenagakerjaan.
Sebagai anggota Komisi X, Bramantyo melihat keterlibatan sektor-sektor strategis sebagai bagian tak terpisahkan dari proses aksesi ke OECD. Ia menegaskan bahwa OECD tak hanya berkutat pada isu ekonomi makro, namun juga beririsan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
“Kolaborasi yang solid antara DPR dan OECD bukan hanya akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, tapi juga memastikan bahwa manfaat keanggotaan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
