Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, menyoroti kebijakan Danantara yang menyatakan tidak lagi akan menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut harus dibarengi dengan sinkronisasi antar lembaga terkait dan dilakukan secara terbuka demi menjaga kesinambungan pembiayaan terhadap proyek strategis nasional.
“Sebab itu, pentingnya sinkronisasi kebijakan antara Danantara, Kementerian BUMN, dan para direksi BUMN agar tidak terjadi kekosongan pembiayaan terhadap proyek-proyek strategis nasional,” tegas Mulyadi dalam keterangannya, Selasa (24/6/2025).
Pernyataan ini disampaikan menyusul pernyataan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang menyebut bahwa Danantara kini memiliki otoritas untuk memberikan suntikan modal kepada BUMN, menggantikan skema PMN yang sebelumnya disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dony memastikan bahwa pemberian modal akan dilakukan melalui kajian ketat dan berlapis, termasuk menilai sektor yang layak menerima suntikan dana serta besaran modal yang akan dialokasikan.
Namun, Mulyadi menilai bahwa langkah tersebut tidak bisa diambil secara sepihak tanpa penjelasan rinci mengenai pembagian fungsi dan peran masing-masing entitas. Ia juga mempertanyakan penggunaan dana dividen BUMN yang kini dikonsolidasikan di Danantara.
“Saya membaca pernyataan bahwa Danantara menyatakan tidak ada lagi PMN. Sementara, per hari ini, setoran dividen BUMN yang masuk ke rekening Danantara sudah hampir Rp80 triliun. Ini harus dipertanyakan, karena dana tersebut bisa menjadi ‘idle fund’ yang tidak bergerak secara optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, banyak proyek BUMN yang masih berada di tahap awal atau greenfield, sehingga belum siap secara komersial. Dalam kondisi seperti ini, penghentian PMN dinilai berisiko menimbulkan kesenjangan pendanaan yang signifikan.
“Kalau Danantara menutup pintu PMN, sementara proyek masih membutuhkan sokongan modal, akan muncul gap pembiayaan. Harus ada sinkronisasi agar negara tidak mengalami ‘opportunity loss’ karena dana dividen hanya mengendap,” ucapnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mendesak Kementerian BUMN untuk mengambil sikap proaktif dalam memastikan arah dan strategi pendanaan yang jelas bagi BUMN ke depan.
“Kita tidak bisa biarkan dualisme terjadi. Negara harus clear and clean dalam kebijakan investasi, baik melalui APBN maupun mekanisme Danantara,” tegas Mulyadi.
Ia juga menekankan pentingnya kalkulasi cermat dalam setiap kebijakan fiskal dan investasi, terlebih dalam situasi ekonomi global yang tidak stabil. Menurutnya, peran BUMN sangat vital dalam menopang ekonomi nasional.
“BUMN adalah pilar fiskal dan ekonomi kita. Jika mereka tidak punya ruang fiskal atau akses pendanaan memadai, maka kemampuan mereka menjaga ketahanan ekonomi juga terganggu,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Mulyadi mendorong para pimpinan BUMN untuk bersikap aktif dan inovatif dalam menghadapi tantangan pendanaan ini. “Ini saatnya kerja konkret. Jangan hanya sibuk pencitraan, tapi harus ada improvisasi dan inovasi yang benar-benar berdampak pada kekuatan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Sumber: fraksigerindra.id
