Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem, Fauzi Amro, mendesak Direktorat Jenderal Pajak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Core Tax Administration System (coretax) dan memperluas basis pajak nasional.
Desakan ini disampaikan Fauzi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI bersama Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (7/5/2025). Legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I itu menyampaikan kekhawatirannya atas rendahnya realisasi penerimaan pajak pada triwulan pertama tahun 2025, yang dinilainya sebagai ancaman serius terhadap struktur penerimaan negara.
“Persoalan pajak ini kan harapan dan tumpuan, karena 72 persen penerimaan negara atau APBN bersumber dari pajak,” tegasnya.
Fauzi menyoroti lemahnya pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada bulan April hingga Mei, periode yang seharusnya menjadi puncak penerimaan. Ia menduga ada kendala serius dalam pelaksanaan sistem coretax yang belum tersosialisasi dengan baik kepada publik dan para pemangku kepentingan.
“Artinya di sini butuh yang namanya kejujuran dari kawan-kawan di pajak ini tentang sebenarnya apa sih yang terjadi? Kalau kita kan sudah tahu problem utama kita di coretax, sosialisasi coretax yang sangat minim,” kata dia.
Seiring dengan target pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 13,3 persen, Fauzi mendorong agar perluasan basis pajak dilakukan secara serius dan terencana. Ia menekankan pentingnya diversifikasi sumber penerimaan negara, terutama dalam kondisi efisiensi belanja yang semakin ketat.
“Artinya ini untuk menambah pendapatan salah satu sumber pendapatan di saat pengeluaran kita mengalami efisiensi yang begitu luar biasa. Nah, dari sisi pendapatan, apa dong? Jangan copy-paste,” ujarnya.
Fauzi juga menyarankan pemanfaatan teknologi modern, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan sistem audit otomatis untuk memperkuat pengawasan pajak berbasis risiko.
“Tidak hanya konek dengan KTP, tapi juga harus berbasis AI, atau dengan sistem audit otomatis untuk mendukung pengawasan berbasis risiko ke depan,” paparnya.
Sumber: fraksinasdem.org
