Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyatakan bahwa penurunan penjualan mobil selama dua kuartal berturut-turut merupakan sinyal melemahnya konsumsi rumah tangga sekaligus kegamangan industri otomotif nasional dalam menghadapi masa transisi menuju kendaraan listrik. Ia memperingatkan bahwa situasi ini bisa menjadi ancaman serius jika tidak segera ditangani dengan kebijakan fiskal dan industri yang tepat sasaran.
“Ini bukan sekadar fluktuasi pasar, tapi kombinasi dari daya beli yang melemah, ketidakpastian global, dan transisi kendaraan listrik yang belum ditopang ekosistem yang matang,” kata Hanif di Jakarta, Rabu (23/4).
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penurunan penjualan mobil secara wholesales sebesar 4,7% pada kuartal I/2025, sementara penjualan ritel turun lebih tajam, yakni 8,9%. Hanif menilai hal ini mencerminkan tekanan pada konsumsi kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama permintaan domestik, sekaligus menunjukkan adanya keraguan pasar terhadap arah transformasi industri otomotif.
Mantan Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2014–2019 itu juga menyoroti kecenderungan konsumen yang menunda pembelian mobil konvensional, karena berharap harga kendaraan listrik akan semakin terjangkau berkat insentif pemerintah. Namun, menurutnya, ekosistem kendaraan listrik (EV) belum siap mendukung perubahan tersebut secara menyeluruh.
“Transisi memang perlu, tapi jangan menciptakan kekosongan ekonomi. Pemerintah tidak boleh bersikap seolah-olah industri lama bisa ditinggal begitu saja, padahal industri baru belum siap mengambil alih fungsi ekonomi, lapangan kerja, dan ekspor,” ujarnya.
Hanif menekankan bahwa kebijakan insentif harus bersifat transformatif, yakni tidak hanya mendorong adopsi kendaraan listrik, tetapi juga tetap menjaga daya saing industri otomotif konvensional selama masa transisi. Ia menambahkan bahwa pemerintah harus mempercepat industrialisasi komponen lokal dan membuka akses pasar ekspor baru untuk menghindari tekanan dari luar negeri, termasuk risiko tarif resiprokal dari negara mitra dagang seperti Amerika Serikat.
Tak hanya itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya investasi dalam pelatihan dan pengembangan tenaga kerja guna menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi serta struktur produksi yang lebih hijau dan efisien.
“Negara harus hadir sebagai penuntun transisi, bukan sekadar penyedia insentif sesaat. Ini soal menjaga denyut manufaktur nasional sambil membangun masa depan otomotif Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan,” tegas Hanif, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB.
