Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati, mengingatkan Kementerian Keuangan agar terus berupaya meningkatkan pendapatan negara di tengah tekanan geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Hal ini disampaikan menyikapi realisasi pendapatan negara yang hingga 31 Maret 2025 baru mencapai Rp516,1 triliun, sementara belanja negara telah mencapai Rp620,3 triliun.
“Penerimaan perpajakan hingga akhir Maret hanya mencapai 16,1 persen dari target APBN. Ini jauh lebih rendah dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya—di atas 20 persen bahkan hampir 25 persen,” ujar Anis di Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Ia menyebut pelemahan ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kondisi global, penurunan harga komoditas, serta efektivitas sistem Coretax yang menurutnya masih perlu perbaikan.
“Kita perlu segera membenahi Coretax dan mendorong ekspansi pasar, khususnya ke Amerika Serikat. Ada potensi tambahan devisa hingga USD 6,4 miliar jika kita bisa merebut 10 persen pangsa pasar dari negara-negara peers. Ini akan memberi efek berganda, khususnya pada penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya,” jelas Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.
Anis menyoroti pula bahwa penurunan harga komoditas memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara, baik dari sisi pajak maupun PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). “Kita sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dan memitigasi risiko turunnya harga komoditas. Ini terbukti sangat sensitif terhadap pendapatan negara,” tambahnya.
Namun demikian, ia tetap mengapresiasi tren positif pertumbuhan penerimaan pajak secara year-on-year per Maret 2025.
“Kinerja yang baik ini harus dijaga. Data menunjukkan bahwa penerimaan kumulatif dari Desember 2024 hingga Maret 2025 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ungkapnya.
Terkait realisasi anggaran, Anis mendorong agar distribusi APBN dilakukan tepat waktu dan menyasar sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi bagi perekonomian.
“Serapan anggaran yang lambat masih menjadi tantangan di banyak instansi. Padahal ketidakpastian global semakin nyata. Kita butuh langkah strategis agar dana APBN bisa mempercepat geliat ekonomi, terutama untuk sektor UMKM dan industri dalam negeri,” jelas legislator perempuan PKS tersebut.
Menutup pernyataannya, Anis juga menyoroti penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) selama tiga bulan berturut-turut sejak Januari 2025. Ia menilai hal tersebut sebagai sinyal penting yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Penurunan IKK harus menjadi perhatian utama para pembuat kebijakan. Ini cerminan dari daya beli masyarakat yang melemah, dan ini harus segera ditangani agar tidak berdampak lebih luas pada perekonomian nasional,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
