Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyatakan bahwa kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor tambahan sebesar 32 persen terhadap produk ekspor Indonesia merupakan alarm serius bagi perekonomian nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh pasif dan harus segera mengambil langkah nyata yang terarah dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujar Hanif, Selasa (8/4/2025) di Jakarta.
Per 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10% bagi seluruh negara dan menambahkan tarif tambahan berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra. Indonesia dikenai tarif tambahan sebesar 32% atas berbagai produk ekspor unggulan, di antaranya alas kaki, tekstil, garmen, minyak nabati, dan alat listrik. Sementara negara lain, seperti Vietnam dan China, dikenakan tarif masing-masing 46% dan 34%.
Hanif menekankan bahwa kebijakan ini sangat berisiko menekan ekspor nasional, yang pada 2023 mencatat nilai USD 31 miliar ke pasar AS. Ia memperingatkan bahwa jika tak diantisipasi dengan cepat dan tepat, dampaknya bisa sangat luas.
“Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas—ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujarnya.
Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah menyentuh angka Rp16.675, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar dari cadangan devisa untuk meredam gejolak pasar. Namun menurut Hanif, intervensi moneter saja tidak cukup.
“Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka menengah dan panjang, Hanif mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar lebih tangguh dan berdaya saing.
“Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan—harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, termasuk pemberdayaan pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar bagi Indonesia.
“Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” kata mantan Menteri Ketenagakerjaan itu.
Menutup pernyataannya, Hanif menegaskan bahwa tekanan global harus menjadi pemicu bagi Indonesia untuk memperkuat arah kebijakan nasional.
“Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” pungkasnya.
Sumber: fraksipkb.com
