Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) untuk tetap menghadirkan layanan literasi terbaik bagi masyarakat meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran.
Menurut Kurniasih, Perpusnas memiliki peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan budaya literasi nasional. Karena itu, berbagai keterbatasan, termasuk efisiensi anggaran, tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas layanan kepada publik.
“Dalam kondisi efisiensi, yang terpenting adalah bagaimana layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Akses terhadap literasi tidak boleh terganggu karena ini menyangkut kualitas pendidikan dan masa depan sumber daya manusia kita,” ujar Kurniasih.
Ia menegaskan bahwa layanan digital seperti iPusnas telah menjadi kebutuhan penting masyarakat, terutama bagi pelajar, mahasiswa, serta warga di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap bahan bacaan fisik.
Kurniasih mendorong Perpusnas untuk melakukan berbagai terobosan agar layanan tetap prima meski dengan sumber daya terbatas. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pengembangan perpustakaan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“CSR dari BUMN dan perusahaan swasta dapat difokuskan untuk memperkuat ekosistem perpustakaan, mulai dari pengembangan perpustakaan digital (e-library), penyediaan koleksi buku, peningkatan infrastruktur dan tentu kerjasama ini harus dalam koridor peraturan perundangan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran perusahaan teknologi informasi dalam memperkuat layanan perpustakaan digital, mulai dari peningkatan kapasitas server, penguatan sistem keamanan, hingga pengembangan fitur layanan yang lebih adaptif.
“Dukungan perusahaan teknologi akan sangat membantu perpustakaan dalam menghadirkan layanan digital yang lebih andal, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat,” tambahnya.
Kurniasih menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara berbasis prioritas, dengan memastikan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi fokus utama.
“Efisiensi harus dilakukan secara cermat, bukan sekadar pemangkasan, tetapi penajaman prioritas. Layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat harus tetap menjadi yang utama,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong Perpusnas untuk memperluas ekosistem literasi melalui sinergi dengan perpustakaan daerah serta kementerian dan lembaga terkait, guna memperluas akses bahan bacaan secara merata di seluruh Indonesia.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor tersebut penting untuk memastikan masyarakat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan fasilitas literasi, tetap memperoleh akses yang adil terhadap sumber pengetahuan.
“Kita ingin memastikan bahwa di tengah keterbatasan sekalipun, semangat menghadirkan layanan literasi yang inklusif dan berkualitas tetap terjaga. Perpusnas harus menjadi motor penggerak yang mampu beradaptasi dan berinovasi,” ujarnya.
