Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, menanggapi penolakan masyarakat Merauke, Papua Selatan, terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia meminta pemerintah untuk mendengarkan aspirasi warga yang terdampak langsung oleh proyek tersebut.
PSN di Merauke mencakup proyek perkebunan tebu dan program cetak sawah dengan luas lahan sekitar 2,29 juta hektare. Proyek ini membentang melintasi 19 dari 22 distrik di Merauke.
“PSN di Merauke ini sangat luar biasa luasnya. Tentu masyarakat akan sangat terdampak dari pelaksanaan proyek tersebut,” ujar Daniel Johan, Selasa (18/3/2025).
Menurutnya, tidak mengherankan jika banyak masyarakat Papua menolak proyek ini. Penolakan tersebut telah dilakukan secara demokratis, salah satunya melalui acara Konsolidasi Solidaritas Merauke yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025 di Kota Merauke.
Selama empat hari, sekitar 250 masyarakat adat, warga lokal terdampak PSN, serta berbagai organisasi masyarakat sipil berkumpul untuk berbagi cerita mengenai dampak proyek, termasuk dugaan pelanggaran hak masyarakat serta kekerasan aparat militer dan kepolisian.
“Suara mereka harus didengar. Pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap penolakan ini,” tegas legislator asal Dapil Kalimantan Barat I tersebut.
Daniel Johan menegaskan bahwa masyarakat memiliki alasan kuat dalam menolak PSN di Merauke. Salah satunya adalah proyek ini mengancam tanah adat yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Tanah adat tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber pangan dan penghidupan bagi masyarakat Papua.
“Hutan dan tanah adat adalah sumber kehidupan masyarakat di Papua. Jika tanah itu dirampas, maka sama saja kehidupan mereka dihancurkan,” jelasnya.
Selain itu, proyek ini dinilai berpotensi merusak hutan dan lingkungan. Pembukaan lahan sawah atau perkebunan dalam skala besar akan menyebabkan hilangnya habitat satwa dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampaknya, bukan hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi manusia dan fauna yang hidup di dalamnya.
Oleh karena itu, lanjut Daniel, pemerintah harus mendengarkan suara kritis masyarakat serta mengakomodasi tuntutan mereka terkait proyek ini.
“Jika suara rakyat tidak didengar, maka gelombang protes dan penolakan akan terus disuarakan,” tandas Ketua DPP PKB itu.
Sumber: fraksipkb.com
