Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Prana Putra Sohe, meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi dan Kantor Imigrasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, UKK Imigrasi di kawasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, hingga minimnya tunjangan kinerja bagi pegawai.
“Selama ini UKK Imigrasi di daerah 3T relatif tidak diperhatikan secara optimal oleh pusat. Padahal, beberapa kantor UKK Imigrasi di kawasan 3T menjadi garda depan pelayanan imigrasi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga,” ujar Prana Putra Sohe dalam pernyataannya, Kamis (27/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa program Desa Binaan yang telah dicanangkan Kantor Imigrasi Indonesia seharusnya dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait layanan keimigrasian. Program ini mencakup pelatihan pengajuan pembuatan paspor serta penyederhanaan akses layanan imigrasi bagi warga desa. Namun, program ini dinilai belum berjalan optimal akibat kurangnya dukungan pemerintah dalam hal penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung.
Tidak hanya di daerah 3T, Prana juga menyoroti lemahnya infrastruktur imigrasi di daerah yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan, seperti Lubuklinggau. Ia menyebut bahwa wilayah ini masih menghadapi keterbatasan kapasitas server di UKK Imigrasi Lubuklinggau. Kondisi ini berdampak pada lambatnya layanan keimigrasian, terutama dalam pembuatan paspor bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ibadah umrah.
“Banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan keimigrasian secara cepat seperti pembuatan paspor untuk perjalanan ibadah umrah. Tapi kalau server terbatas, pastinya ini menghambat,” tegasnya.
UKK Imigrasi Lubuklinggau menjadi pusat layanan bagi masyarakat dari 10 kabupaten. Dengan meningkatnya jumlah pemohon paspor, diperlukan peningkatan sarana dan fasilitas agar layanan keimigrasian dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, Prana mendesak pemerintah untuk segera menggandakan kapasitas server pada tahun ini guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Selain itu, Prana juga mengungkapkan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan telah menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau. Hibah tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun Kantor Imigrasi Kota Lubuklinggau. Dengan adanya proyek ini, ia berharap status UKK Imigrasi Lubuklinggau dapat ditingkatkan menjadi Kantor Imigrasi yang mandiri.
“Peningkatan status dari UKK menjadi Kantor Imigrasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lubuklinggau,” pungkasnya.
Sumber: fraksipkb.id
