Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Rina Sa’adah, mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dalam menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, yang dikenal sebagai Inpres Irigasi.
“Pak Presiden ini gercep (gerak cepat). Setelah mengeluarkan Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran, hanya delapan hari kemudian beliau meneken Inpres 2/2025 tentang Irigasi. Ini bukti bahwa Presiden Prabowo serius dan tidak main-main dalam upaya mewujudkan swasembada pangan,” kata Rina Sa’adah dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).
Menurut Rina, penerbitan Inpres Irigasi merupakan langkah strategis, mengingat irigasi merupakan elemen kunci keberhasilan dan keberlanjutan sektor pertanian pangan. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kelompok petani dalam menangani irigasi.
“Berdasarkan audit Kementerian PUPR, sekitar 46 persen jaringan irigasi pertanian di Indonesia mengalami kerusakan. Sementara itu, survei dari Tani dan Nelayan Centre menunjukkan 30,6 persen petani tidak memiliki akses irigasi. Ini menjadi tantangan besar yang perlu segera ditangani,” ungkap Rina.
Meski mengapresiasi langkah Presiden, Rina mengingatkan pentingnya implementasi yang terukur dan berbasis prioritas. Ia menyoroti perlunya pemerintah memanfaatkan anggaran yang terbatas secara efektif, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan jaringan irigasi di daerah lumbung pangan nasional serta melibatkan secara aktif kelompok petani pengguna air. Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat tercapainya swasembada pangan,” tambahnya.
Rina menjelaskan bahwa untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup 2 juta hektare sawah, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12 triliun. Selain itu, Inpres Irigasi juga menginstruksikan pembangunan jaringan irigasi di lokasi baru di 14 provinsi serta peningkatan kinerja jaringan irigasi di daerah-daerah tertentu.
Baca Juga: DPR RI Dorong Komitmen Global di Sidang OECD Parliamentary Network untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Ia menyoroti pentingnya keberhasilan program ini, mengingat kebutuhan tahunan beras nasional yang mencapai 30,975 juta ton. Dengan produksi beras yang diperkirakan sekitar 32,291 juta ton pada 2025 dan luas panen sebesar 10,046 juta hektare, margin surplus beras nasional tergolong tipis, terutama jika memperhitungkan cadangan minimal 1,2 juta ton.
“Selisih produksi dan konsumsi beras nasional ini sangat pas-pasan. Oleh karena itu, Inpres Irigasi menjadi langkah krusial untuk menggenjot produksi beras nasional dan mempercepat swasembada pangan yang berkelanjutan,” tegas Rina.
Rina juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga lahan pertanian dari alih fungsi yang semakin menggerus areal sawah produktif. Jika tidak segera diantisipasi, situasi ini dapat memperparah tantangan ketahanan pangan nasional.
“Keberlanjutan swasembada pangan tidak hanya soal irigasi, tetapi juga menjaga lahan pertanian agar tetap produktif. Alih fungsi lahan harus ditekan agar produksi pangan nasional dapat terus meningkat,” tutupnya.
Sumber: fraksipkb.com
