Jakarta, PR Politik (24/12) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Anis Byarwati, mengapresiasi dan memberikan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Saya mencatat terdapat beberapa program yang menjadi ‘Quick Win’ dari Pemerintahan Prabowo. Di antaranya adalah: Pertama, pemberantasan korupsi. Kita ketahui korupsi adalah kejahatan yang sudah sangat meresahkan dan mengganggu jalannya pembangunan. Kita tunggu realisasinya,” katanya di Kantor DPP PKS, Jakarta, pada 23 Desember 2024.
Anis melanjutkan dengan menyebut program pengentasan kemiskinan sebagai langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama bagi kelompok yang paling rentan. Saat ini, persiapan pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) sedang berjalan.
“Ketiga, swasembada pangan. Presiden mengingatkan Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan, terutama dalam situasi krisis global yang bisa mengancam pasokan pangan. Harus ada tekad yang kuat untuk memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan bahkan menargetkan Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia,” ujarnya.
“Keempat, swasembada energi. Ketergantungan pada impor energi menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, terutama dalam ketidakpastian geopolitik global,” papar Anis. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya energi dalam negeri seperti geotermal, tenaga air, dan bioenergi.
“Kelima, distribusi subsidi yang tepat sasaran. Presiden berkomitmen untuk menggunakan teknologi digital untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada keluarga yang paling membutuhkan. Kita mesti kawal dan lihat apakah janji-janji Presiden tersebut akan segera direalisasikan dalam anggaran APBN 2025,” ungkapnya.
Namun, Anis berharap tingkat kebocoran APBN bisa semakin berkurang. “Apalagi sudah ada audit yang dilakukan oleh BPK dalam LKPP setiap tahunnya. Tapi potensi kebocoran APBN masih tetap ada, baik yang terdapat di pos pendapatan negara terutama pajak, maupun yang terdapat dalam pos belanja negara,” ujarnya.
Politisi perempuan PKS ini menyebut indikator masih tingginya angka kebocoran dapat dilihat dari angka ICOR sebesar 6,5. ICOR merupakan salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, biaya investasi semakin efisien untuk menghasilkan output tertentu. Angka ICOR di negara-negara ASEAN lainnya berkisar antara 4,0 – 5,0.
“Artinya, investasi di Indonesia menjadi tidak kompetitif. Selain itu, bisa terlihat dari angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir,” paparnya.
Anis menegaskan bahwa pos belanja program prioritas pemerintah sudah diakomodasi dalam APBN 2025. “Tentunya kita berkomitmen untuk membantu mensukseskan program ‘Quick Win’ pemerintahan baru tersebut, karena berhubungan erat dengan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia mencatat beberapa program, antara lain Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah hingga pendidikan menengah.
Selanjutnya, Anis menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis yang ditujukan untuk 52,2 juta orang, meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, dan foto rontgen untuk ‘screening’ penyakit katastropik.
“Ketiga, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah. Peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya. Keempat, program renovasi sekolah, yang akan mencakup renovasi ruang kelas, mebel, dan MCK di seluruh Indonesia. Harapannya, ini akan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah,” katanya.
Menurut Anis, program berikutnya adalah Sekolah Unggulan Terintegrasi, yang bertujuan untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi. Program ini akan membantu meningkatkan kualitas SDM anak Indonesia di daerah.
“Keenam, Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa. Program ini akan melakukan intensifikasi 80.000 hektar area pertanian dan ekstensifikasi atau cetak sawah sebanyak 150.000 hektar. Ini akan membantu mencukupi kebutuhan pangan nasional,” ungkapnya.
Sumber: fraksi.pks.id
