Jakarta, PR Politik (05/11) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, mendorong agar program perumahan yang diinisiasi pemerintah dapat memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di ruang Komisi V DPR RI, Senin (04/11/2024).
Hadi mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah serta mendorong kebijakan kemandirian papan.
“Program perumahan ini harus dirancang untuk lebih dari sekadar menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan dampak sosial luas seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, serta mendorong pembangunan dari desa dan menggerakkan perekonomian masyarakat,” kata Abdul Hadi.
Abdul Hadi menyoroti pentingnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sangat dinantikan masyarakat di NTB. Menurutnya, program BSPS tidak hanya membantu warga memiliki rumah layak huni melalui gotong-royong, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. “Manfaat program BSPS ini sangat dirasakan masyarakat, dan saya berharap program ini dapat diperluas dengan anggaran yang lebih besar,” tambahnya.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi I DPR Apresiasi Peran BIN dalam Menjaga Stabilitas Jelang Pilkada 2024
Ia juga menggarisbawahi kondisi perumahan di NTB yang memerlukan perhatian serius. Saat ini, sekitar 40% rumah di NTB masih belum layak huni, dan backlog perumahan mencapai sekitar 376.008 unit. Ditambah lagi, masih ada 2.235 rumah yang membutuhkan revitalisasi pasca gempa di NTB.
“Berdasarkan kunjungan kami di NTB, pemerintah perlu memberi perhatian khusus pada rumah-rumah di kawasan kumuh serta rumah tak layak huni di sekitar pesisir yang dihuni para nelayan. Sebagai daerah kepulauan, NTB memiliki puluhan ribu rumah yang belum layak, bahkan di beberapa tempat satu rumah dihuni oleh tiga hingga lima keluarga,” jelas Abdul Hadi.
Abdul Hadi berharap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat memberi perhatian khusus terhadap masalah ini, terutama di wilayah-wilayah yang masih sangat membutuhkan.
Dalam pelaksanaan program perumahan ke depan, Abdul Hadi juga menekankan pentingnya efisiensi kerja di struktur organisasi kementerian dan optimalisasi penyerapan anggaran. “Penyerapan anggaran tahun 2024 saat ini baru mencapai sekitar 60%, dan saya berharap anggaran ke depannya dapat terserap lebih optimal untuk mencapai target yang ditetapkan,” ujarnya.
Dengan dukungan lintas sektor, Abdul Hadi berharap program perumahan pemerintah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan merata, terutama di daerah seperti NTB yang menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan perumahan layak huni.
Sumber: fraksi.pks.id
