Jakarta, PR Politik (05/11) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, mengingatkan pemerintah terkait penurunan penerimaan pajak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga akhir Agustus 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah baru mencapai Rp1.776,98 triliun, atau sekitar 63,41 persen dari target APBN 2024.
“Capaian tersebut secara nominal lebih rendah Rp45,15 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terkontraksi 2,48 persen (yoy),” ujar Anis di Kompleks Parlemen, Jakarta (04/11/2024).
Anis Byarwati, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi Keuangan, mencatat bahwa penerimaan pajak dan PNBP mengalami kontraksi masing-masing sebesar 2,73 persen dan 4,78 persen (yoy). Menurutnya, penurunan ini menunjukkan berakhirnya tren kenaikan harga komoditas, yang semestinya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.
Baca Juga: Ledia Hanifa Dorong BRIN Arahkan Riset Nasional Sesuai Tujuan Pembangunan
Ia juga menyoroti dampak dari turunnya pendapatan negara, yang telah mendorong defisit APBN mendekati batas aman 3 persen dari PDB. “Pemerintah perlu menahan belanja yang tidak produktif. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk Kementerian dan Lembaga mengurangi studi banding luar negeri serta menahan proyek mercusuar seperti IKN. Rasionalisasi program penting untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat,” paparnya.
Anis juga menyoroti penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia, yang dirilis S&P Global beberapa hari lalu. Per Oktober 2024, PMI Manufaktur berada di angka 49,2—di bawah 50, yang menandakan kontraksi. “Penurunan ini menunjukkan pesimisme di sektor bisnis manufaktur, yang perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi pendapatan negara,” jelasnya.
Anis mengungkapkan bahwa PMI Manufaktur Indonesia sudah mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut, yaitu pada Juli (49,3), Agustus (48,9), September (49,2), dan Oktober (49,2). Menurutnya, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang dapat meyakinkan pelaku usaha untuk tetap optimis. “Intervensi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang diharapkan berdampak positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, terutama mengingat sektor manufaktur memberikan kontribusi besar terhadap PDB,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
