Jakarta, PR Politik (6/12) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi harus menjadi prioritas pemerintah demi menjamin manfaat yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Pupuk bersubsidi, menurutnya, merupakan instrumen vital untuk meningkatkan produktivitas petani sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.
“Petani kecil sangat bergantung pada pupuk bersubsidi untuk meningkatkan hasil panen. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan seperti data penerima yang tidak akurat, distribusi yang tidak efisien, hingga regulasi yang tumpang tindih,” ujar Saadiah di Jakarta, Senin (4/12/2024).
Ia menyoroti pentingnya digitalisasi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi sebagai solusi utama untuk memperbaiki rantai distribusi dan meminimalkan penyimpangan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat memantau penyaluran pupuk secara real-time, meningkatkan transparansi, dan mempermudah akses bagi petani.
“Digitalisasi adalah langkah maju yang harus diambil segera. Sistem berbasis teknologi dapat memastikan bahwa alokasi pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak sesuai dengan data valid. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dengan adanya rekam jejak digital,” jelasnya.
Selain digitalisasi, Saadiah menilai kompleksitas regulasi terkait pupuk bersubsidi sering menjadi penghambat bagi petani. Aturan yang tumpang tindih, menurutnya, hanya memperlambat akses petani terhadap pupuk, terutama di daerah terpencil.
“Penyederhanaan regulasi sangat mendesak dilakukan. Kebijakan yang tumpang tindih hanya akan memperlambat akses petani terhadap pupuk. Regulasi harus dirancang sederhana namun tetap akuntabel,” katanya.
Baca Juga: Kurniasih Mufidayati Apresiasi Kenaikan UMP dan Dorong Kebijakan Ketenagakerjaan Berkelanjutan
Ia juga menekankan pentingnya validasi data petani sebagai langkah awal dalam perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Data yang akurat akan memastikan alokasi pupuk sesuai kebutuhan di lapangan dan meminimalkan potensi penyimpangan.
“Validasi data harus dilakukan secara menyeluruh dan berkala. Pemerintah juga harus membuka ruang partisipasi aktif bagi petani untuk memastikan bahwa mereka benar-benar terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi,” ungkap Saadiah.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Maluku, Saadiah menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk mengawal perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi demi memberikan manfaat nyata bagi petani.
“Kami akan terus mendesak pemerintah untuk mempercepat implementasi digitalisasi, penyederhanaan regulasi, dan evaluasi kebijakan pupuk bersubsidi. Semua ini demi memastikan petani Indonesia sejahtera,” pungkasnya.
Menurut Saadiah, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Sumber: pks.dpr.id
