Jakarta, PR Politik (6/12) – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menyampaikan pandangannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso, di Gedung Nusantara I DPR RI. Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa sektor pertambangan memegang peran strategis sebagai tulang punggung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.
“Negeri ini telah mempercayakan fungsi yang sangat mulia kepada bapak-bapak sekalian, yakni memakmurkan rakyat melalui optimalisasi sektor pertambangan,” ujar Muh Haris, mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia juga menyoroti dua program utama dalam Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada energi dan hilirisasi. Menurutnya, kedua program ini sangat relevan dengan peran MIND ID sebagai BUMN Holding Industri Pertambangan. “Hilirisasi komoditas tambang dapat menjadi solusi untuk meningkatkan nilai tambah dan menstabilkan pendapatan negara,” tegasnya.
Baca Juga: Netty Prasetiyani Apresiasi Kebijakan Kenaikan UMP 2025 Sebesar 6,5%
Muh Haris meminta laporan komprehensif terkait tren penurunan PNBP sektor pertambangan pada periode 2022-2023. Hal ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian utama bagi MIND ID dan mitra strategisnya. “Kami ingin mendapatkan prospek dan outlook PNBP di tahun 2024 agar fungsi pengawasan Komisi XII dapat memastikan adanya harapan yang konkret bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program prioritas MIND ID, termasuk proyek hilirisasi dan pembangunan smelter yang telah tercantum dalam rencana strategis 2024 dan 2025. Dengan rencana investasi konsolidasi senilai Rp20,6 triliun, Muh Haris berharap MIND ID mampu menjawab tantangan global sekaligus memaksimalkan potensi cadangan mineral strategis Indonesia.
Sebagai penutup, Muh Haris menyampaikan optimismenya terhadap kontribusi sektor pertambangan bagi kesejahteraan rakyat jika dikelola dengan tata kelola yang baik. “PNBP dari sektor ini adalah aset nasional yang harus kita jaga dan tingkatkan bersama,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
