Jakarta, PR Politik – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkolaborasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Sosial menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II. Forum yang digelar di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Rabu (20/5) ini ditujukan untuk memperkuat sinergi lintas sektoral demi memastikan seluruh infrastruktur pendidikan tersebut siap digunakan pada Tahun Ajaran baru 2026/2027.
Mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, Plt. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan manifestasi kehadiran negara dalam memperluas akses pendidikan yang layak, berkualitas, serta inklusif bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PU mendapat tugas untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” ujarnya dalam pidato sambutannya.
Berdasarkan data teknis, peta sebaran pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II mencakup 93 lokasi yang tersebar di 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Hingga 19 Mei 2026, akumulasi progres fisik rata-rata proyek nasional ini telah menyentuh angka sekitar 57 persen.
“Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan penyelesaian Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II sebanyak 93 lokasi yang ditargetkan selesai pada tanggal 20 Juni 2026. Sebagai bentuk komitmen percepatan, Menteri PU juga melakukan pengawasan secara langsung di lapangan untuk memastikan akselerasi pekerjaan berjalan sesuai target,” kata Kuswara menegaskan ketepatan waktu proyek.
Guna memuluskan target mitigasi tersebut, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat dengan melibatkan unit organisasi internal secara integratif. Di sisi operasional lapangan, sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi dikerahkan secara masif untuk bekerja nonstop dalam skema tiga sif (three shifts).
Sementara itu, Deputi IV KSP, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, menyampaikan bahwa rakor ini krusial untuk mengurai sekaligus memecahkan berbagai kendala teknis di lapangan. KSP mengingatkan bahwa ketatnya batas waktu pengerjaan tidak boleh mengorbankan standarisasi mutu bangunan dan kelayakan operasional.
“Kita tahu bahwa waktu pelaksanaan sangat terbatas, maka percepatan harus diperhatikan harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional,” urainya.
Pihak Istana juga memberikan apresiasi atas evaluasi lapangan yang berjalan simultan, termasuk proses verifikasi faktual pada 22 lokasi SR serta penyelenggaraan rakor lintas sektor yang telah digelar sebanyak tiga kali.
“Kita semua memahami bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat bukanlah hal yang mudah, program ini bukan hanya membangun fisik gedung, melainkan juga membangun masa depan bangsa. KSP percaya, dengan konsolidasi yang kuat, eksekusi yang disiplin serta ketegasan di setiap lini, target 20 Juni 2026 bukanlah suatu hal yang mustahil,” pungkasnya optimistis.
Agenda koordinasi makro ini turut dihadiri oleh Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman Koswara, jajaran pimpinan Kementerian Sosial, serta perwakilan korporasi penyedia jasa konstruksi yang menanganani proyek Sekolah Rakyat Tahap II.
sumber : Kemenpu RI
