Komisi V DPR RI Tinjau Kesiapan Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Tekankan Efisiensi Tanpa Beban APBN

Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik meninjau langsung operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Bandung, Kamis (31/10/2024). Foto: Geraldi/vel

Bandung, PR Politik (04/11) – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi bersama rombongan Tim Kunjungan Kerja Spesifik melakukan tinjauan langsung ke operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada Kamis (31/10/2024). Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan dan kelayakan infrastruktur kereta cepat yang diharapkan mempercepat mobilitas antara Jakarta dan Bandung, serta mengurangi kepadatan lalu lintas.

Politisi PKS tersebut menegaskan pentingnya agar pengelolaan KCJB, terutama oleh jajaran Direksi KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China), tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa depan. “Proyek besar ini harus berjalan secara mandiri dan efisien. Meskipun kita memahami bahwa mencapai titik impas (break even point) membutuhkan waktu, biaya operasional dan pemeliharaan diharapkan tidak memerlukan dana APBN,” ujar Abdul Hadi.

Legislator asal Dapil NTB II ini juga menggarisbawahi bahwa menjaga kemandirian finansial proyek KCJB sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menguatkan perekonomian tanpa menambah beban fiskal negara. “Dengan demikian, APBN bisa dialokasikan ke sektor-sektor esensial lainnya yang lebih mendesak,” tambahnya.

Baca Juga: Ledia Hanifa Dorong BRIN Arahkan Riset Nasional Sesuai Tujuan Pembangunan

Selain aspek pembiayaan, Abdul Hadi menekankan pentingnya peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sepanjang jalur kereta cepat. Ia berharap KCJB bisa membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat setempat, sehingga manfaat ekonomi proyek ini dapat dirasakan secara merata.

“Strategi konkret dibutuhkan agar proyek besar ini tidak hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” jelas Abdul Hadi.

Abdul Hadi juga mendorong operator KCJB untuk menerapkan strategi bisnis yang memungkinkan kereta cepat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Ia mengusulkan kerja sama dengan mitra swasta serta pemanfaatan pendapatan non-transportasi, seperti fasilitas komersial di stasiun dan area sekitarnya, untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran negara dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Baca Juga:  Komisi VIII DPR RI Usulkan Tiga RUU Prioritas 2025, Fokus pada Pengelolaan Haji dan Penanggulangan Bencana

“Kami ingin melihat KCJB sebagai proyek berkelanjutan yang memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional tanpa membebani APBN. KCJB bisa menjadi model infrastruktur modern yang mandiri secara finansial, mengurangi kemacetan, menghemat biaya dan waktu, serta menekan risiko kecelakaan,” tutup Abdul Hadi.

Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proyek KCJB, memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tanpa menjadi beban bagi APBN.

 

Sumber: dpr.go.id

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru