Jakarta, PR Politik – Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI menyampaikan apresiasi atas langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra, khususnya terkait kesepakatan penambahan alokasi dana guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Koordinasi antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera dari pemerintah. Pertemuan yang digelar di Gedung Nusantara V, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), menitikberatkan pada sinkronisasi langkah percepatan pemulihan agar berjalan efektif dan terukur.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat tersebut menilai kesepakatan ini dapat mempercepat pembangunan hunian sementara sehingga kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi sebelum Idulfitri 2026.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana DPR RI mengapresiasi kinerja satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam Sumatra pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Sumatera,” ujar Dasco.
Dalam kesempatan itu, Dasco juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga sebagai kunci efektivitas penanganan pascabencana. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai harus terus diperkuat agar distribusi bantuan tidak terhambat serta tepat sasaran.
Ia menambahkan bahwa kepastian pemenuhan kebutuhan warga terdampak, baik yang masih berada di pengungsian maupun yang telah menempati hunian sementara dan hunian tetap, menjadi prioritas utama menjelang hari besar keagamaan.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Sumatera pemerintah untuk dapat memastikan kebutuhan masyarakat yang terdapat, baik yang masih di pengungsian maupun di hunian sementara dan hunian tetap dapat terpenuhi,” tegasnya.
Menurut Dasco, percepatan pembangunan hunian tidak hanya menyangkut aspek infrastruktur fisik, tetapi juga berimplikasi pada pemulihan psikologis masyarakat terdampak bencana. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program akan terus dilakukan agar target waktu yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
