Jakarta, PR Politik – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen diplomasi Indonesia dalam mengawal kemerdekaan Palestina melalui partisipasi aktif di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat menerima pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh agama, dan pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2).
Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya Indonesia menempatkan diri sebagai mediator yang realistis sekaligus teguh pada mandat proklamasi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP dilakukan melalui koordinasi erat dengan negara-negara Islam dan kawasan Timur Tengah. Tujuannya adalah memastikan setiap kebijakan yang diambil dalam dewan tersebut merupakan langkah yang terkonsolidasi.
“Pada tataran nilai, saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada tataran prinsip, semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Presiden sangat menekankan aspek kewaspadaan agar langkah diplomasi tidak menjadi bumerang bagi rakyat Palestina. “Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam istilah-istilah yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di Tepi Barat,” lanjutnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, menyoroti dua fokus utama Presiden Prabowo di dalam Board of Peace. Pertama, memperjuangkan kedaulatan Palestina secara penuh, dan kedua, menghentikan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.
“Komitmen Presiden, yang pertama, ingin benar-benar berjuang di dalam Board of Peace ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh. Di samping itu, komitmen beliau akan berjuang melalui Board of Peace ini untuk menghilangkan penderitaan dari orang Palestina di Gaza,” ucapnya.
Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin, menyatakan bahwa para pimpinan ormas Islam memberikan penguatan moral kepada Presiden agar posisi Indonesia tetap pada garis keras yang menuntut kemerdekaan, bukan sekadar gencatan senjata sementara.
“Bapak Presiden menerima baik. Beliau jawab bahwa terima kasih masukan-masukannya yang pada akhirnya tentu ini semua insyaallah untuk Palestina, dan juga untuk kita di Indonesia,” tuturnya.
Melalui sinergi antara kebijakan pemerintah dan dukungan ulama, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan peran Board of Peace sebagai instrumen perdamaian dunia yang efektif dan memberikan kemaslahatan nyata bagi bangsa Palestina.
sumber : Kemensetneg RI
