Jakarta, PR Politik – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, menyampaikan keprihatinan atas kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi. Ia mengingatkan agar insiden tersebut tidak dijadikan alasan untuk melemahkan program yang memiliki tujuan mulia bagi generasi bangsa.
“Saya sangat prihatin, tetapi jangan sampai kejadian ini membuat kita pesimis terhadap MBG. Program ini lahir dari pemikiran dan niat tulus Presiden Prabowo untuk memastikan anak-anak Indonesia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan gizi yang cukup,” ujar Iman, Kamis (9/10).
Iman menegaskan bahwa MBG bukan hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang besar, seperti penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM lokal. Karena itu, menurutnya, pengawasan dan evaluasi justru perlu diperkuat agar tujuan besar program ini tetap terjaga.
“Presiden berharap dapur-dapur MBG bisa memberdayakan UMKM sekitar, membeli bahan pangan dari produsen lokal, agar ekonomi rakyat ikut bergerak. Maka dari itu, jangan karena ada satu dua kejadian, semangat besar ini padam,” tegasnya.
Menanggapi kasus keracunan tersebut, Iman mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dapur MBG, terutama dalam hal kebersihan, penyimpanan bahan pangan, dan pengawasan mutu makanan. Ia juga meminta agar seluruh pengelola dapur bekerja lebih hati-hati dan profesional.
“Kami di DPR RI terus mengawasi jalannya program ini. Saya imbau pengelola dapur agar lebih teliti dalam pengolahan dan penyajian makanan. Kejadian seperti ini harus menjadi pelajaran agar tidak terulang lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Iman menekankan bahwa penegakan sanksi terhadap pihak yang lalai perlu diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang berwenang melakukan evaluasi dan penilaian.
“BGN pasti akan menilai apakah dapur yang terindikasi layak dilanjutkan atau perlu dihentikan. Mereka juga sedang memperbaiki sistem dan SOP agar keamanan pangan dalam program ini semakin ketat,” jelasnya.
Politisi Demokrat itu juga menyoroti pentingnya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peningkatan pengawasan di lapangan. Ia menilai, karena MBG merupakan program baru berskala nasional, wajar jika pada tahap awal masih ditemukan sejumlah kekurangan.
“Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Jangan sampai masalah teknis justru menghambat niat besar Presiden untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan bergizi baik,” tutur Iman.
Ia pun menutup dengan pesan agar seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pengelola dapur, maupun masyarakat, tetap mendukung keberhasilan program tersebut.
“Tujuan utama MBG bukan hanya memberi makan, tapi memastikan masa depan bangsa ini lebih sehat. Karena itu, evaluasi boleh, tapi dukungan jangan berhenti,” pungkasnya.
