LKPP dan DPR Dorong Keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis 2025

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin | Foto: Istimewa

Jakarta, PR Politik (25/11) – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tengah mempersiapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Upaya yang dilakukan mencakup pendampingan penyusunan petunjuk teknis, tata kelola pengadaan, pengembangan kompetensi pegawai, hingga program Coaching Clinic untuk pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengapresiasi langkah tersebut dan menekankan pentingnya keterlibatan pelaku UMKM, koperasi, serta BUMDes dalam proses pengadaan. Menurutnya, tata kelola yang baik menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Tentu, saya mengapresiasi dukungan LKPP dalam mempersiapkan program MBG. Program yang baik ini perlu dikawal sebaik mungkin agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tepat manfaat. Di sinilah peran LKPP sangat dibutuhkan untuk memastikan tata kelola yang baik dalam belanja pengadaan,” ujar Puteri dalam keterangan tertulis baru-baru ini.

Puteri juga mendorong LKPP untuk menyusun strategi mitigasi risiko guna menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan program MBG. Ia menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mencegah potensi penyalahgunaan di masa mendatang.

Baca Juga: Hari Guru Nasional 2024: Cucun Ahmad Syamsurijal Desak Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas Nasional

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Golkar ini menyebut bahwa program MBG memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah. Pelibatan UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai penyedia pasokan pangan hingga proses pengolahannya diyakini dapat menciptakan dampak ekonomi yang signifikan.

“Program ini bisa meningkatkan kesejahteraan UMKM dan menciptakan banyak lapangan kerja baru. Selama masa percobaan, penelitian INDEF mencatat rata-rata pendapatan bersih UMKM meningkat hingga 33,68 persen per bulan, dan penambahan pegawai mencapai tiga orang. Jadi, jika dijalankan dengan benar, pasar baru akan terbentuk dan produk-produk UMKM, koperasi, serta BUMDes akan terserap,” jelas Puteri.

Baca Juga:  Tingginya Angka Kecelakaan Tol, Danang Wicaksana Soroti Faktor Pengemudi dan Infrastruktur

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Sarah Sadiqa, mengungkapkan bahwa lembaganya telah melatih 900 pelaku usaha untuk dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Target selanjutnya adalah melatih 3.000 pelaku usaha agar siap menjadi penyedia dalam program ini.

“Kami lakukan pelatihan dan onboarding secara serentak. Kami mengundang koperasi, BUMDes, dan Ibu-Ibu PKK untuk memahami cara masuk ke e-catalogue. Bahkan, pada hari yang sama, kami membantu mereka menyelesaikan onboarding dalam sistem. Dengan ini, kami bisa mengetahui jumlah pelaku usaha yang siap menjadi penyedia,” jelas Sarah.

Program MBG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa pangan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal melalui pelibatan berbagai pihak dalam proses pengadaannya.

 

Sumber: dpr.go.id

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru