Jakarta, PR Politik – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menghadiri Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Dalam rapat tersebut, Gus Ipul memaparkan sejumlah program prioritas Kementerian Sosial, termasuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengembangan Sekolah Rakyat, serta penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler dan adaptif sebagai tulang punggung perlindungan sosial.
“Bansos adalah instrumen utama pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Tidak hanya dalam situasi normal, tetapi juga ketika terjadi bencana maupun keadaan darurat lainnya,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan, bansos reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, diberikan secara rutin untuk mengurangi beban hidup keluarga miskin. Di sisi lain, bansos adaptif menjadi instrumen penting saat terjadi guncangan, baik bencana alam maupun non-alam, dan bersifat fleksibel.
“Bagi korban meninggal, ahli waris menerima santunan Rp15 juta. Untuk korban luka berat diberikan Rp5 juta, dan bila dibutuhkan dapat dilanjutkan dengan dukungan pemulihan, rehabilitasi, bahkan program pemberdayaan,” jelasnya.
Bansos adaptif juga menyasar korban konflik sosial dan unjuk rasa. Menurut Gus Ipul, santunan untuk korban bencana sosial unjuk rasa ricuh sudah mulai disalurkan secara langsung sejak kemarin, baik kepada ahli waris korban meninggal maupun korban luka. Penyaluran dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah, termasuk Jakarta, Makassar, Yogyakarta, dan sejumlah titik lain.
“Selain di Jakarta, santunan juga akan kita salurkan ke Makassar, Yogyakarta, dan sejumlah titik lain sesuai dengan data korban yang sudah masuk. Kita ingin memastikan semua keluarga yang berduka maupun korban luka mendapat perhatian dari negara,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan, semua bantuan sosial yang diberikan Kementerian Sosial berasal dari APBN, yaitu uang rakyat yang dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penyalurannya harus tepat sasaran, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Selain bansos, rapat juga membahas arah kebijakan Kemensos ke depan. DTSEN akan menjadi basis utama data penerima agar lebih akurat, sementara Sekolah Rakyat ditargetkan hadir di lebih banyak daerah pada 2026. Program ini dirancang untuk memberi akses pendidikan dan pemberdayaan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
“Nilai bansos jangan hanya dipandang dari nominal rupiahnya, melainkan sebagai wujud kepedulian, kebersamaan, dan kehadiran negara di tengah rakyat yang sedang tertimpa musibah,” tutup Gus Ipul.
sumber : Kemensos RI
