Kemenpar Luncurkan Gerakan Wisata Bersih di Pulau Penyengat, Perkuat Tata Kelola Destinasi Berkelanjutan

Tanjungpinang, PR Politik – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melaksanakan Gerakan Wisata Bersih (GWB) di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Program ini merupakan komitmen dalam penguatan tata kelola destinasi yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata, Masruroh, menyatakan GWB di Pulau Penyengat bukan sekadar agenda seremonial, tetapi pendekatan kolaboratif untuk memperkuat inisiatif lokal.

“Oleh karena itu kami melaksanakan GWB di wilayah ini pada 30 Juli 2025 dengan melibatkan sekitar 519 peserta yang terdiri dari perwakilan Kemenpar, perwakilan Pemerintah Provinsi Kepri, pelaku pariwisata, dan pihak-pihak terkait lainnya,” kata Masruroh.

Ia mengungkapkan, pemilihan Pulau Penyengat didasarkan pada perannya sebagai situs cagar budaya nasional yang berkomitmen pada pelestarian lingkungan dan warisan budaya. Menurutnya, pulau ini adalah contoh nyata destinasi yang mengintegrasikan kesadaran ekologis dengan pelestarian nilai-nilai kultural.

“Gerakan Wisata Bersih bukan sekadar simbol, melainkan solusi nyata dalam pengelolaan destinasi melalui pendekatan pentahelix. Dengan mengedepankan edukasi lingkungan, penguatan regulasi, dan kolaborasi lintas sektor, gerakan ini mendorong terciptanya destinasi yang berkelanjutan dan partisipatif,” katanya.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan lingkungan melalui kolaborasi berkelanjutan.

“Semoga dengan adanya gerakan wisata bersih, maka diharapkan sustainable tourism dan pariwisata regeneratif yaitu pengelolaan pariwisata yang terintegrasi dengan pelestarian bagi generasi mendatang di Pulau Penyengat,” ujar Luki.

Dalam kegiatan ini, sekitar 2 ton sampah terkumpul dan diproses di TPS3R. Selain itu, peserta juga mengunjungi pelaku UMKM yang bergerak di bidang produk daur ulang dan kuliner. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyatakan inisiatif ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:  Dampak Ekonomi Capai Rp27 Triliun, Kemenperin dan PIKKO Dorong Penggunaan Unit Lokal untuk Kendaraan Operasional Desa

“Program ini menekankan pentingnya tata kelola lingkungan, penguatan peran UMKM, dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan,” kata Menteri Widiyanti.

 

sumber : Kemenpar RI

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru